Kekurangan Tenaga Kerja Akibat Pandemi, Australia Tambah Izin Tinggal Permanen Pekerja Asing

SYDNEY - Australia akan menambah 35.000 izin tinggal permanen dalam tahun fiskal berjalan menjadi 195.000 ketika negara itu beralih pada pekerja migran jangka panjang untuk membantu sektor bisnis yang kekurangan staf.

Negara Kanguru itu menutup perbatasan selama dua tahun selama pandemi Covid-19. Aturan ketat serta eksodus pekerja musiman dan mahasiswa asing membuat pengusaha kesulitan merekrut staf agar bisnis mereka tetap berjalan.

"Tanpa diminta, Covid memberi kita kesempatan untuk mereformasi sistem imigrasi kita yang tak akan pernah kembali normal. Saya ingin kita mengambil kesempatan itu," kata Menteri Dalam Negeri Clare O'Neil dalam konferensi pemerintah tentang lowongan kerja, Jumat (2/9).

"Berdasarkan proyeksi, (reformasi) ini akan menarik ribuan perawat baru ke negara ini tahun ini, ribuan teknisi baru," katanya, menambahkan.

Tingkat pengangguran di Australia kini mendekati angka terendah dalam 50 tahun, yaitu 3,4 persen, tetapi lonjakan inflasi menurunkan upah riil.

Sektor bisnis telah mendesak pemerintah untuk menaikkan batas jumlah migran tahunan yang saat ini hanya 160.000 dan meminta perubahan kebijakan untuk sementara agar kebutuhan pekerja terpenuhi.

Pemerintah partai Buruh yang baru terpilih menggelar konferensi dua hari itu di ibu kota Canberra dengan mengundang berbagai kelompok bisnis dan serikat pekerja untuk membantu mencari solusi atas masalah-masalah ketenagakerjaan yang penting.

Australia bersaing dengan kawasan ekonomi maju lainnya untuk menarik minat pekerja asing terampil ketika banyak negara melonggarkan aturan imigrasi.

Namun, waktu pengurusan visa yang lama di negara itu telah membuat jutaan calon pekerja menghadapi ketidakpastian sehingga memperburuk krisis tenaga kerja.

"Kami mengerti bahwa ketika orang menunggu dan menunggu, ketidakpastian bisa menjadi tak terkendali," kata Menteri Imigrasi Andrew Giles dalam konferensi itu.

"Ini tidak cukup baik, dan menunjukkan bahwa sistem visa telah mengalami krisis," kata dia.

Untuk mempercepat proses pemberian visa, Giles mengatakan pemerintah akan menyediakan dana 36,1 juta dolar Australia (Rp365,76 miliar) untuk meningkatkan kapasitas staf sebanyak 500 pegawai selama sembilan bulan ke depan.