Tingginya angka stunting daerah-daerah karena anak kekurangan gizi dan akses air bersih yang rendah. Pendidikan orangtua minim membuat tidak memahami dengan baik pola asuh anak.

JAKARTA - Kekerdilan (stunting) di tiga provinsi diperkirakan bakal meningkat. Hal ini sesuai dengan Litbang Kemenkes. Demikiana pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (28/9).

Tiga provinsi tersebut adalah NTB, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. "Permasalahan stunting menjadi tantangan bersama.Berdasarkan data Litbang Kemenkes angkanya sebesar 26,7 persen," kata Muhadjir.

Dia mengatakan ini dalam acara sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Tuberkulosis. Muhadjir menyebutkan, kenaikan kekerdilan adalah 0,07 persen Sulawesi Barat, 0,3 persen Nusa Tenggara Barat, dan 1,01 Bangka Belitung.

Ia juga menyebutkan, terdapat 10 provinsi memiliki angka stunting cukup tinggi. Mereka adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Menurut dia, berdasarkan laporan kepala daerah, tingginya angka stunting daerah-daerah tersebut disebabkan kekurangan gizi anak-anak, rendahnya cakupan akses air bersih dan sanitasi. Selain itu, rendahnya pendidikan orangtua juga sehingga tidak memahami dengan baik pola asuh anak.

"Ini tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Apalagi di beberapa tempat tadi, jumlah tenaga kesehatan, terutama ahli gizi kurang. Padahal mereka bertugas memberi pemahaman tentang pemantauan perkembangan balita," ujar dia.

Penurunan

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menambahkan kini seluruh kabupaten-kota memprioritaskan program percepatan penurunan stunting. "Sekali lagi, tidak ada satu kabupaten atau kota pun yang tidak memprioritaskan program penurunan stunting," tegas Hasto.

Hasto mengatakan, selain 10 daerah yang telah disebutkan oleh Menko PMK, pihaknya turut menambahkan tiga daerah lagi dengan angka absolut tertinggi di pulau Jawa. Mereka adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Untuk dapat mengatasi permasalahan daerah-daerah itu, dia mulai melakukan beberapa upaya. Di antaranya, merevitalisasi posyandu desa dan melakukan kerja sama perguruan tinggi setempat.

Ia memberikan contoh, BKKBN telah melakukan kunjungan ke Universitas Tadulako di Palu dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuannya, merealisasikan Kuliah Kerja Nyata tematik terkait stunting dalam program Merdeka Belajar.

Hasto juga menegaskan, peran pemerintah daerah sangat besar dalam membantu aksi percepatan penurunan stunting. Sedanng tata pelaksanaannya telah disusun mulai dari pusat sampai desa.

Baca Juga: