Pemerintah harus secepatnya dapat menghentikan tren kebergantungan pada impor pangan dengan menggenjot produksi dalam negeri, tanpa mengesampingkan kesejahteraan para petani.

JAKARTA - Pemerintahan baru diharapkan serius mengurangi kebergantungan pada impor pangan. Dua tahun terakhir, impor beras melonjak dan bahkan salah satu terbesar dalam sejarah.

Anggota DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah. Dengan dukungan sumber daya alam melimpah, Indonesia semestinya bisa memproduksi pangan sendiri.

"Saya menggarisbawahi pentingnya swasembada pangan. Indonesia harus mampu memproduksi kebutuhan pokok sendiri, sehingga tidak tergantung pada impor," tegas Politisi Fraksi PAN itu di Jakarta, Selasa (22/10).

Secara terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengungkapkan impor pangan setiap tahunnya masih tinggi. Bahkah, pada 2023, impor beras mencapai 3,06 juta ton atau rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Lonjakan serupa juga diperkirkan terjadi tahun ini. "Impor beras pada 2024 diperkirakan akan lebih tinggi lagi," tegas Anthony.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk menekan kebergantungan impor pangan serta tidak mengesampingkan perbaikan kesejahteraan petani.

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi harusnya tidak terlalu sulit, asal pemerintah mau sungguh-sungguh menanganinya. Karena, produktivitas padi Indonesia saat ini jauh lebih rendah dibandingkan Vietnam, apalagi Tiongkok.

"Produktivitas padi Vietnam dan Tiongkok paling tidak 20 persen dan 40 persen lebih tinggi dari Indonesia," ujarnya.

Data Foreign Agricultural Services Kementerian Pertanian Amerika Serikat (FAS USDA) menunjukkan produktivitas padi tahun produksi 2023/2024 di Indonesia hanya mencapai 4,8 ton per hektare (ha). Sedangkan produktivitas padi Vietnam dan Tiongkok masing-masing mencapai 6,1 ton dan 7,1 ton per hektar, atau 27 persen dan 48 persen lebih tinggi dari Indonesia.

Kenaikan produktivitas padi, lanjutnya, pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani secara instan, meningkatkan daya beli petani, sehingga nantinya membuat pertumbuhan ekonomi melonjak.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, bersama Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, kembali melanjutkan amanah sebagai Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029. Mentan Amran mengungkapkan saat ini merupakan momentum emas untuk menjalankan program Kementerian Pertanian yang berkelanjutan.

Prioritaskan Swasembada

Dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan ketahanan dan swasembada pangan adalah prioritas utama pemerintah. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Baca Juga: