JAKARTA - Kebudayaan dinilai mampu menjadi salah satu pijakan dalam pembangunan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Namun, dalam proses pembangunan negara, kebudayaan masih belum menjadi pijakan.
"Letak permasalahannya selama ini berada pada kurangnya pengorganisasian di bidang kebudayaan," kata Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid, dalam acara diskusi bertajuk Jalan Kebudayaan Menuju Indonesia Maju, di Jakarta, Kamis (29/8).
Ia mengatakan sebenarnya kekayaan dan kekuatan kebudayaan kita luar biasa. Problemnya, bukan di kemampuan dan modal, tapi di organisasi.
Ia mengungkapkan kebijakan terkait kebudayaan belum mengarah pada proses pengorganisasian. Padahal untuk urusan kebudayaan, melibatkan 41 kementerian, lembaga, dan oganisasi-organisasi nonpemerintah.
Untuk itu, ia mengaku telah membuat alur kerja kebudayaan, yaitu perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan. "Kami sudah melakukan tahap perlindungan dengan melibatkan masyarakat sehingga tinggal mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia, Arif Budimanta salah satu kebudayaan yang bisa dijadikan landasan ekonomi adalah gotong royong.
Menurutnya, ekonomi gotong royong sangat membantu rakyat karena berlandaskan nilai-nilai Pancasila salah satunya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. ruf/E-3
