Jakarta - Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) mendukung kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan melarang armada truk bermuatan berlebihan atau over dimension overload (ODOL) mulai awal 2023.

"Ini yang kami tunggu-tunggu, tidak bisa ditunda lagi. Kami dukung kalau jadi diterapkan pada 1 Januari 2023," kata Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Jakarta, Rabu (28/12)
Menurut dia, KPBB sudah lama aktif berkampanye untuk penghentian kegiatan truk dengan muatan berlebihan, karena dampaknya sangat merusak infrastruktur jalan dan kerapkali menjadi penyebab kecelakaan dengan korban jiwa.

Data Kemenhub pada 2017 menyebutkan, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp43 triliun untuk perbaikan kerusakan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan raya di berbagai daerah yang diakibatkan armada ODOL angkutan barang.

"Berdasar temuan KPBB, truk bermuatan air minum dalam kemasan (AMDK) galon yang muatannya berlebihan adalah yang menjadi prioritas utama untuk ditertibkan, agar bisa menjadi contoh bagi truk bermuatan barang lainnya," katanya.

Ahmad dalam keterangannya mengatakan, KPBB sudah mengirimkan Policy Paper ke Kemenhub tentang kajian berikut persoalan armada AMDK dengan muatan berlebihan di jalan raya.

"Kami usulkan ke Kemenhub waktu itu, kalau mau Zero ODOL, bisa dimulai dari transportasi AMDK," kata Ahmad.

Zero ODOL, tambahnya, bisa diarahkan lebih dulu ke market leader yang menguasai lebih dari 45 persen pasar AMDK. Kalau market leader patuh, sisanya yang 55 persen, seperti perusahaan yang menggunakan truk untuk angkutan baja, semen dan seterusnya, akan patuh.

KPBB melakukan pengamatan transportasi AMDK dengan truk yang muatannya rata-rata berlebihan hampir di semua ruas jalan utama dan jalan tol di Pulau Jawa dan di luar Jawa misalnya dari Sukabumi ke Jakarta, Magelang ke Yogyakarta, Magelang ke Semarang, Tretes ke Surabaya, dan Pandaan ke Surabaya.

Operasi armada truk dengan muatan berlebihan yang sudah berlangsung begitu lama ini, lanjutnya, terbukti berdampak merusak pada infrastruktur jalan dan jembatan serta keselamatan masyarakat.

"Selain infrastruktur, ODOL juga menelan korban nyawa manusia. ODOL bukanlah tindak pidana ringan, dan harus dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana berat," katanya.

Untuk itu, menurut dia, Kapolri juga harus mendukung kebijakan Kemenhub, dan harus satu kata dalam penanganan armada angkutan barang berlebihan muatan tersebut.

Selain itu, lanjutnya, ODOL juga harus dimasukkan ke dalam tindak pidana lingkungan hidup, karena muatannya berlebihan, maka batas emisi yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jadi tidak terpenuhi.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat pada akhir November 2022 lalu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno menegaskan pemerintah tidak akan menunda lagi kebijakan Zero ODOL pada 2023.

Menurut Hendro, pemerintah menyadari bahwa truk dengan muatan berlebihan memang terbukti menjadi pembuat masalah keselamatan di jalan raya. Data menunjukkan sebanyak 17 persen kecelakaan yang terjadi di jalan adalah dampak dari ODOL.

"Target Zero ODOL 2023 tetap berjalan, tidak ada kebijakan perpanjangan Zero ODOL," katanya.

Baca Juga: