TOKYO - Menteri luar negeri dari Jepang dan negara-negara Asean pada hari Selasa (3/8) mengadakan pertemuan virtual. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati pentingnya kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, menekankan penentangan Jepang terhadap segala upaya untuk secara sepihak mengubah status quo Indo-Pasifik dengan paksa.
Meski tidak menyebut pihak tertentu, namun pertemuan Jepang dan Asean ini jelas memiliki kepentingan untuk melawan aksi Tiongkok yang semakin agresif mengeklaim berbagai titik di Laut Tiongkok Selatan.
"Saat kita menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi virus korona, penting bagi kita untuk mempertahankan dan memperkuat prinsip-prinsip supremasi hukum dan transparansi di kawasan Indo-Pasifik," ungkap Motegi, seperti dikutip Kyodo.
Klaim Teritorial
Sebanyak empat dari 10 anggota Asean, yakni Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
Sebagian besar kawasan yang disengketakan juga merupakan jalur-jalur penting dalam aktivitas impor minyak Jepang. Motegi juga menegaskan kembali dukungan Jepang kepada upaya Asean dalam penyelesaian masalah di Myanmar melalui konsensus lima poin yang dihasilkan bulan April lalu.
Dalam pembicaraan terkait pandemi virus korona, Jepang berjanji untuk memberikan lebih banyak dosis vaksin dan dukungan untuk sistem perawatan kesehatan di negara-negara Asean.
Melansir Kyodo, sejauh ini Jepang telah menawarkan 9,6 juta dosis vaksin ke organisasi regional tersebut.
Kementerian Luar Negeri Jepang juga mengundang para pemimpin negara-negara Asean ke Jepang untuk menghadiri pertemuan puncak pada 2023 untuk memperingati 50 tahun membangun persahabatan dan hubungan kerja sama antara Jepang dan Asean.
