JAKARTA - Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Ibu Kota, masih cukup tinggi. Pada 2016, DKI Jakarta tercatat menempati posisi pertama dengan 2.552 kasus, disusul Jawa Timur sebanyak 1.635 kasus, Jawa Barat 1.377 kasus, dan Jawa Tengah 1.123 kasus.

Untuk meminimalisir maraknya kasus KDRT diperlukan adanya peran aktif dari semua unsur agar ikut melakukan upaya pencegahan KDRT. Seperti yang terlihat di lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa Marunda) Kecamatan Cilincing, dimana semua unsur terlibat dalam aksi pencegahan KDRT.

Bahkan di area Rusunawa Marunda Blok A9 disediakan Posko Konseling yang langsung ditangani psikolog jika ada warga yang hendak berkonsultasi seputar permasalahan keluarganya. Tak hanya itu saja, unit terkait bersama kader PKK terjun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan penyuluhan terkait dengan langkah nyata mengantisipasi tindakan KDRT.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Happy Djarot mengapresiasi kegiatan yang ada di Rusunawa yang berada di kawasan Jakarta Utara. Dia mengtakan apabila ada tindak kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat tak perlu takut ataupun malu untuk melaporkan.

"Jika ada tindakan kekerasan segera laporkan. Jangan takut untuk menceritakannya supaya bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut dari pihak terkait," ujar Happy di Aula Serbaguna RPTRA Marunda, Jakarta Utara, Rabu (12/7).

Istr Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat itu menerangkan langkah nyata pencegahan KDRT seperti penyuluhan dan sosialisasi harus terus dilakukan. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat lebih memahami jika terjadi KDRT di lingkungan tempat tinggalnya.

"Penanganan KDRT tidak bisa dilakukan sendirian tapi harus ada sinergi dari unsur terkait lainnya yang akan bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing," pukas dia.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Indraswari mengatakan, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di semua golongan masyarakat. Dikatakan, pihaknya menerima laporan pengaduan kekerasan dari berbagai macam golongan, mulai dari ekonomi, usia, agama, etnis, pendidikan, dan profesi yang beragam. "Kalau kita bicara kekerasan, lintas ekonomi, sosial budaya. Tidak terkait dengan semakin tinggi pendidikan, status sosial dan ekonomi maka kekerasan turun," terang dia. nis/P-5

Baca Juga: