Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Judha Nugraha, menyatakan bahwa KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian Papua New Guinea untuk meningkatkan pelindungan dan keamanan bagi WNI
JAKARTA - KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian Papua New Guinea (PNG) untuk meningkatkan pelindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia (WNI), menurut juru bicara Kemlu RI, menyusul kerusuhan di negara itu sejak Kamis (10/1).
"Hingga saat ini tidak ada WNI yg menjadi korban dari kerusuhan tersebut," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Jumat (12/1).
Dia mengatakan KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di tempat tinggal masing-masing sekiranya tidak ada keperluan yg sangat mendesak.
"Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan," ujar Judha.
Jumlah WNI di PNG yang terdata di KBRI sebanyak 1.317 orang.
Kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi sejak 10 Januari 2024 di Port Moresby, dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya.
Perdana Menteri James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency) selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby. Ant/I-1
