Pemprov DKI Jakarta terus mematangkan konsep penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
JAKARTA - Pascapenertiban permukiman kumuh di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk berjaga di Banjir Kanal Barat (BKB), Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Sekarang mereka harus membersihkan tempatnya, tidak boleh lagi ada ada di situ. Jadi, kita tempatkan aparat di sana untuk mengantisipasi agar mereka tidak mengokupansi lagi," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno (Sandi), di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).
Sandi menjelaskan penertiban yang dilakukan di Kanal Banjir Barat untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Dikatakan, dengan penertiban tersebut warga diharapkan dapat lebih memperbaiki kembali kehidupannya.
Dalam kesempatan itu, Sandi mengapresiasi penertiban gubuk liar yang dibangun di jalan inspeksi Banjir Kanal Barat (KBB), Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gubuk liar ini disinyalir sering digunakan tempat prostitusi oleh oknum warga.
"Saya ingin berterima kasih ke tim Wali Kota Jakarta Pusat, kemarin sudah dengan rukun, sejuk, dan damai, bisa menyelesaikan penertiban BKB. (Jalan ini) untuk memastikan pengerukan yang akan dilakukan pemerintah pusat bisa berjalan," ujar Sandi
Menurutnya, BKB sangat penting peranannya dalam mengantisipasi banjir di musim hujan. Penertiban itu merupakan bagian dari penataan kawasan Tanah Abang yang belakangan terlihat semrawut. Gubuk liar ini, ungkapnya, mengganggu kinerja alat berat yang akan membersihkan aliran BKB dari banyaknya endapan dan sampah. "Kemarin, kita pantau pakai drone dan sekarang sudah bersih dari gubuk liar. Alat berat dari aparat sudah bisa masuk untuk memastikan pengerukan BKB tanpa ada gangguan dari penghuni liar di kawasan Tanah Abang," katanya.
Siaga
Dia menjamin, jalan inspeksi BKB itu tak akan dibangun lagi gubuk liar. Sejumlah personel Satpol PP disiagakan penuh untuk menjaga kawasan itu sejak pagi. Diharapkan, di kawasan itu tak menjamur lagi gubuk-gubuk liar. Terlebih, gubuk liar itu sering dijadikan tempat usaha tak halal oleh oknum warga pendatang.
"Sebetulnya kalau kita lihat, kami sangat perhatikan seluruh warga yang selama ini kita tata, yang BKB itu, kebetulan mereka duduk di sana baru saja, belum terlalu lama. Ini yang kita yakini, karena kita berbasis data. Jadi, mereka ini rata-rata tidak domisili di DKI Jakarta. Dan mereka bukan sama sekali masuk ke pendataan UMKM setempat," katanya.
Dengan begitu, penghuni gubuk liar ini tidak bisa di-up grade dengan mendapatkan pendidikan dan pelatihan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sebab ke depan, penataan kawasan Tanah Abang akan dilakukan dengan pendekatan pelatihan UMKM.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu, mengatakan pihaknya telah menerjunkan 70 personel setiap hari untuk mengawasi kawasan Tanah Abang. Hal ini dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di Jakarta.
Sementara itu, dia pun mengharapkan puluhan petugas Satpol PP yang disiagakan di kawasan tersebut setiap harinya dapat menjaga trotoar tetap steril atau tidak ditempati oleh para pedagang kaki lima.
"Sampai dengan saat ini, ada 70 petugas Satpol PP yang kami siagakan di kawasan itu, dan kami akan perkuat terus. Yang penting, jangan sampai trotoarnya dijadikan sebagai tempat berjualan," ungkap Yani.
Dia menuturkan sampai dengan saat ini, konsep penataan Pasar Tanah Abang masih terus dimatangkan, mengingat penataan di kawasan tersebut harus dilakukan secara paripurna atau komprehensif.pin/nis/P-5
