Pengendalian DAS dan hutan lindung jadi fokus program KLHK. Itu dilakukan karena hasi evaluasi banyak terjadi bencana alam akibat rusaknya bentang alam DAS.
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan penanaman pohon di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan hutan lindung seluas 230.000 hektare (ha) pada tahun 2019. Pagu indikatif KLHK tahun 2019 sebesar 7,8 triliun rupiah.
"Dari pagu tersebut dukungan untuk alokasi proyek prioritas nasional 4,3 triliun rupiah dan sekitar 3,5 triliun rupiah adalah untuk mendukung program pengendalian DAS dan hutan lindung," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, di Jakarta, Jumat (8/6).
Menurut Siti, jumlah anggaran sebesar sekitar 3,5 triliun rupiah akan digunakan untuk menyukseskan kegiatan penanaman di seluruh Indonesia. Target penanaman yang telah ditetapkan di 2019 adalah lahan seluas sekitar 230.000 ha.
Lokasi-lokasi penanaman tersebut, tambah Siti, mayoritas merupakan wilayah yang mendukung program prioritas nasional dalam pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem, yaitu pada 15 danau prioritas, 65 daerah tangkapan air (DTA) bendungan, 15 DAS prioritas, dan areal rawan bencana seluas 164.000 ha.
Selain itu, tambah Siti, juga ada lokasi-lokasi penanaman lain, seperti 13.334 ha untuk pemulihan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), 50.000 ha penanaman di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), 2.583 ha penanaman di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dan 12.500 ha untuk pembuatan KBHS dan penanamannya.
Pengendalian DAS dan hutan lindung menjadi fokus program karena dari evaluasi 2017 banyak terjadi bencana alam terkait rusaknya bentang alam DAS, terutama tutupan hutan. "Hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk meningkatkan luasan areal penanaman pohon.
Dari pengalaman penanaman pohon tahun-tahun sebelumnya, terdata bahwa rata-rata luas penanaman pohon yang dapat dilakukan dengan dana APBN hanya 25.000 ha per tahun," tambah Siti.
Dengan kondisi ini, ternyata masih banyak bencana alam yang terjadi akibat masih luasnya kerusakan alam yang belum tertangani. Idealnya, tambah Siti, dari kajian KLH seharusnya sekitar 200.000 ha ditanami per tahun.
Atas target penanaman tersebut, Komisi VII DPR mengusulkan penambahan pagu KLHK sebesar dua triliun rupiah untuk pagu anggaran pada RAPBN 2019.
Dengan penambahan tersebut maka pagu indikatif APBN 2019 KLHK akan menjadi sekitar 9,8 triliun rupiah.
Citarum Harum
Sementara itu, Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerja sama dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) untuk bersama-sama menyukseskan Program Citarum Harum dan penghijauan kembali kawasan hutan atau reforestasi.
Sinergi antara lembaga negara dan pendidikan tinggi negeri tersebut, ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman yang diteken Sekjen Wantannas, Letjen Doni Monardo, dan Rektor IPB, Arif Satria, di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/6).
"Harapan saya ke IPB itu, supaya bisa membantu semua perguruan tinggi di Indonesia, terutama di bidang-bidang studi yang ada di IPB bisa ke seluruh Indonesia," kata Doni.
Doni mencontohkan Aceh yang dikenal dengan kopinya, sedangkan IPB dengan bidang keilmuannya dapat membantu menempatkan tenaga ahlinya untuk melatih para dosen di salah satu universitas yang ada.
"Membantu mereka supaya semakin banyak ahli yang lahir di Aceh," katanya. eko/Ant/E-3