JAKARTA - Sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke para bankir untuk menurunkan marjin bunga bersih dan mendukung pembiayaan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri jasa pengolahan harus diawasi. Perlunya pengawasan itu agar bank-bank betul-betul merealisasikan harapan Presiden supaya hilirisasi meningkatkan pendapatan negara dari ekspor.
Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, di Jakarta, Selasa (7/2), mengatakan pembangunan smelter atau industri pemurnian memerlukan dukungan banyak pihak selain pemerintah juga perbankkan.
Dukungan bank itu terutama untuk investasi dan modal kerja yang menurut Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia, biaya pembangunan satu smelter mencapai 1,2 miliar dollar AS atau setara dengan 14-17 triliun rupiah.
"Upaya Presiden menekan perbankan agar mengucurkan modal dan menurunkan NIM harus betul-betul diawasi agar anggaran sebesar itu tidak disalahgunakan," tegasnya.
Menurutnya, wacana pendanaan melalui skema konsorium bisa dipertimbangkan agar mempermudah dan menekan besarnya pendanaan pembangunan smelter.
Kepastian Hukum
Ekonom yang juga Direktur Narasi Institut, Achmad Nur Hidayat, mengatakan bahwa dukungan perbankan ke industri pemurnian akan terjadi jika pemerintah bersama DPR memberi kepastian hukum bahwa hilirisasi, termasuk smelter dan turunannya, adalah kebijakan jangka panjang. Sebab, hilirisasi membutuhkan dana yang sangat besar dengan tenor pengembalian yang sangat panjang.
"Tanpa kepastian hukum pasti perbankan takut untuk mengucurkan kreditnya," kata Achmad saat dihubungi, Selasa (7/2).
Selama ini, pemerintah belum konsisten menerapkan kebijakan industri sehingga niatan dan dorongan Presiden Jokowi di masa pemerintahan yang tinggal dua tahun sudah barang tentu susah untuk menjadi pegangan bagi perbankan untuk mengucurkan kreditnya.
Selain permodalan, yang tak kalah penting adalah pemberian insentif baik berupa perizinan maupun kebijakan lain terkait proses produksi maupun penjualan produk jadi. Smelter hingga produk jadi memang akan memberi rantai nilai yang panjang bagi ekonomi dalam negeri.
Namun, memulai tak akan mudah tanpa adanya insentif yang cukup sehingga bisa bersaing dengan industri serupa di luar negeri.
Dia mengakui kalau Indonesia memiliki keterbatasan teknologi sehingga setiap fase dari hilirisasi membutuhkan pembayaran royalti pada pemilik teknologi yang mayoritas dimiliki oleh asing. Akhirnya, ada beban produksi yang membuat produk akhirnya sulit bersaing di pasaran.
"Insentif harus jangka panjang, tidak bisa hanya kepastian dua tahun, tapi 20 tahun ke depan," katanya.
Pemerintah juga diimbau agar pembangunan smelter dan hilirisasi lainnya dikerjakan perusahaan dalam negeri, baik BUMN maupun swasta.
