Penyaluran bantuan sosial pada tahun kedua pandemi Covid-19 di Indonesia masih saja belum optimal. Data yang belum akurat menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan.
Pembagian bantuan sosial (bansos) selalu memunculkan persoalan sama yang terus terulang terjadi. Penyaluran dan distribusinya banyak yang tidak tepat sasaran, yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menerimanya sehingga muncul kesan tebang pilih.
Ironisnya, karut marut dalam distribusi bansos ini terus terulang terjadi yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Semakin miris karena bansos yang disalurkan dari pemerintah ini diharapkan untuk meringankan beban masyarakat di tengah hantaman pandemi Covid-19.
Dari penelusuran wartawan Koran Jakarta, karut marut pembagian bansos terjadi akibat data yang terlambat untuk divalidasi sehingga acuannya masih menggunakan data lama. Kondisi itu diperparah dengan kurangnya sosialisasi dari Pemprov DKI. Seharusnya, aparat Pemprov DKI Jakarta proaktif meminta masyarakat untuk mendaftarkan diri kepada RT/RW setempat. Akibatnya, karena banyak warga yang seharusnya menerima bansos tidak mendapatkannya, muncul anggapan dari masyarakat kalau pemerintah tebang pilih.
Di kawasan rumah susun (Rusun) Jatinegara Kaum, ada sebagian warga belum mendapatkan jatah bansos dan ada yang sudah mendapatkan bansos, baik berupa sembako maupun bantuan sosial tunai (BST).
Salah satu warga Rusun Jatinegara Kaum, Rebeca mengaku dirinya mendapatkan BST yang disalurkan oleh RT setempat sebesar 600 ribu rupiah. "Kemarin saya mendapat BST sebesar 600 ribu yang dibagikan oleh RT setempat," kata Rebeca ditemui Koran Jakarta, Sabtu (4/9).
Selain BST, Rebecca juga menerima bansos berupa sembako yang berisi beras 5 kg, minyak goreng, mie instan, daging kalengan, biskuit, dan gula pasir yang dikemas dalam tas goody bag. "Saya juga mendapat Sembako beras 5 kg, minyak goreng, gula pasir, daging kalengan dan sebagainya," jelasnya.
Di lokasi berbeda, pengurus karang taruna Cipinang Melayu, Dewa, mengungkapkan pembagian bansos di tempatnya sempat mengalami kendala. Kendala itu terjadi karena data yang diterima dari kelurahan merupakan data warga yang sudah lama.
"Waktu pembagian bansos kita mengalami kendala karena data awal yang diterima itu data lama. Jadi ada warga yang belum mendapat jatah bansos," ujarnya.
Ketua RT Karang Anyar, Jakarta Pusat, Sofyan mengungkapkan ada warga yang belum mendapat BST. Padahal, sebelumnya warga tersebut mendapat BST yang disalurkan melalui Bank DKI Jakarta.
Dinas Sosial DKI Jakarta saat ini kembali manyalurkan dana BST untuk tahap 5 dan 6 yang diberikan kepada 124 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran tersebut dilakukan setelah pemadanan data penerima BST Pemprov DKI Jakarta dengan data penerima BST Kementerian Sosial RI rampung.
Hasilnya, hanya terdapat 124 KPM yang menerima BST Pemprov DKI Jakarta dari data tunda sebelumnya yakni 99.763 KPM. "Mulai tanggal 12 Agustus 2021 yang lalu, dana bantuan langsung ditransfer ke rekening penerima BST sebanyak 124 KPM," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/9).
Premi menambahkan untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19, pihaknya kembali mendistribusikan Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dalam bentuk beras. "Seperti penerima BST tahap 5 dan 6, BSNT atau bantuan beras yang diberikan kepada 1.007.379 KPM. Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 99.763 KK belum mendapatkannya karena sedang dilakukan pemadanan data," jelasnya.
Menurut Premi, masing-masing KK akan menerima 10 kilogram beras. Penyaluran beras dilakukan oleh Penyedia BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai tingkat RT dan RW, yang selanjutnya disalurkan kepada KPM oleh perangkat RT dan RW.
"Kami sudah mempunyai data by name by address (BNBA) KPM BSNT, yang disampaikan kepada penyedia BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk disalurkan pada titik lokasi RW. Kemudian RW akan kembali melakukan pengecekan jumlah dan kondisi paket, lalu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima (BAPST), dan disalurkan kepada KPM sesuai BNBA," terangnya.
Sebelum hari penyaluran, lanjut Premi, perangkat RT dan RW juga telah diinfokan daftar nama penerima bantuan beras. Untuk itu perangkat RT dan RW diharapkan dapat menghubungi KPM yang pindah alamat untuk datang mengambil beras sesuai jadwal dan menandatangani tanda terima telah menerima beras.
Terdaftar di Situs
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan sebenarnya data warga penerima bansos perlu diverifikasi kembali. Caranya, kata dia, seluruh penerima bantuan sosial tunai (BST), baik itu KJP, Kartu Lansia Jakarta, mesti terdaftar di situs Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM).
"Jangan sampai warga Jakarta tidak menerima bansos khusus masyarakat menengah ke bawah, sehingga beranggapan bahwa tetangga saya mendapat bansos, kok saya tidak mendapat. Itu menjadi masalah, padahal mereka belum pernah mendaftarkan diri FMOTM," jelas Anggara.
Anggara menuturkan, nantinya data hasil pendaftaran yang terdapat di FMOTM harus divalidasi kembali. Kemudian, data itu akan ditetapkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Nah, warga yang sudah terdaftar di DTKS sebagai penerima bansos," tutur Anggara.
