JAKARTA - Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, mengatakan kasus Yalimo perlu ditangani secara khusus karena berpotensi menjadi "perang suku". Penanganan khusus guna menghindari "perang suku" mengingat massa pasangan calon 01 Erdi Dabi-Jhon Wilil kecewa. Mereka tidak menyangka hasil putusan sengketa pilkada Mahkamah Konstitusi (MK).
"Aksi pendukung paslon 01 itu dilakukan spontan setelah MK memutuskan mendiskualifikasi calonnya sehingga Polda Papua berhati-hati dalam menangani kasus tersebut," kata Irjen Pol Fakhiri usai syukuran HUT ke-75 Bhayangkara di Jayapura, Kamis (1/7).
Dijelaskan, awalnya para pendukung menonton jalannya sidang MK di Elelim. Setelah mendengar hasil putusan, massa melakukan aksi pembakaran sejumlah gedung pemerintahan dan fasilitas umum.
Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Massa juga melakukan pemalangan sepanjang jalan menuju Wamena. Mereka juga sempat membakar jembatan, namun cepat dipadamkan.
"Saya juga sudah bertemu dengan paslon 01 dan berharap mereka membantu meredam emosi para pendukung sehingga tidak anarkis," harap Fakhiri. Dia pun segera bertemu paslon 02: Lakius Peyon dan Nahum Mabel.
Ada kesalahan prediksi yang dibuat Polres Yalimo karena aparat keamanan sebelumnya meyakini pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil akan menang di MK, sehingga tidak akan ada reaksi berlebihan dari pendukung.
"Kapolres percaya tidak akan ada masalah sehingga mengembalikan BKO di Yalimo. Maka personel TNI/Polri di kabupaten Yalimo tinggal 103 personel. Di mana, 40 personel di antaranya adalah anggota Polres Yalimo," kata Irjen Pol Fakhiri.
Sejak Rabu (30/6) Polda Papua sudah menambah pasukan brimob ke Elelim guna membantu mengamankan wilayah itu. Bahkan dalam waktu dekat, dia bersama Pangdam XVII Cenderawasih akan ke Elelim untuk bertemu langsung dengan masyarakat bersama para paslon.
Pilkada Kabupaten Yalimo diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Mereka adalah paslon Erdi Dabi-Jhon Wilil dan paslon Lakius Peyon-Nahum Mabel.