Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil Kemendagri) akan mengganti dokumen kependudukan warga yang jadi korban banjir.
Dokumen kependudukan yang rusak maupun hilang akan diganti dengan yang baru secara gratis. Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. Berikut petikan wawancaranya.
Mendagri Tito Karnavian telah menginstruksikan lewat Dukcapil Kemendagri untuk mengganti dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang karena banjir. Ini sudah ditindaklanjuti?
Ya, kami akan ganti dokumen kependudukan yang hilang dan rusak akibat banjir. Karena salah satu dokumen penting yang harus dijaga keberadaannya bahkan senantiasa berada dekat dengan si empunya adalah dokumen kependudukan. Sebab, penerbitan dokumen kependudukan tak lain merupakan wujud pengakuan dan perlindungan negara terhadap status kependudukan setiap orang melalui pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
Bagaimana dengan ketersediaan blangko e-KTP?
Jangan khawatir, untuk keperluan ini, blangko lumayan tersedia cukup. Kami dari pusat akan memberikan pendampingan seperti biasanya. Tolong segera dilakukan mulai hari ini atau setelah banjir surut.
Apa sudah ada tim yang diturunkan untuk melakukan pergantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak itu?
Ya ini, hari ini (Minggu, 5 Januari 2020) saya bersama teman-teman Dinas Dukcapil DKI memberikan penggantian dokumen kependudukan hasil pendataan tanggal 2 dan tanggal 3 Januari.
Dokumen apa saja yang diganti?
Dokumen kependudukan tersebut, yakni e-KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, hingga akta kematian yang diberikan secara gratis untuk mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat banjir. Bahkan, kami sudah membagi kartu keluarga, kemudian akta kematian, e-KTP, dan akta kelahiran yang hilang atau rusak kemarin. Nah, semuanya dibagikan tanpa dipungut biaya.
Apa ada prosedur khusus bagi warga yang ingin ganti dokumen kependudukannya yang rusak atau hilang?
Pergantian dokumen kependudukan tersebut diberikan tanpa prosedur yang menyulitkan masyarakat, termasuk tanpa surat pengantar RT atau RW. Jadi, kepada masyarakat diberikan kemudahan prosedurnya, tidak perlu membawa pengantar RT atau RW, tidak perlu pengantar kepolisian, dokumen yang hilang dan rusak langsung kami ganti, bisa perorangan maupun kolektif melalui RT atau RW masing-masing.
Sudah turun ke mana saja?
Selain ke Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, saya dan jajaran saya sudah ke Kantor Kelurahan Gaga, Kota Tangerang. Kemudian, ke ke Kabupaten Tangerang dan Kota Bekasi untuk menjemput bola ke beberapa lokasi terdampak banjir lainnya.
Apakah ada pelayanan keliling?
Jadi, ada pelayanan keliling di daerah terdampak bencana banjir, yang dilaksanakan berdasarkan permintaan kelurahan atau kecamatan.
Sudah ada warga yang mengajukan pergantian?
Ya, dokumen Adminduk yang dicetak ulang karena bencana banjir berdasarkan permohonan warga melalui kelurahan dari tanggal 2-3 Januari 2020 tercatat sudah ada sebanyak sembilan KK, delapan KTP, lima KIA, dan enam akte lahir. Sedangkan untuk kartu keluarga yang dicetak karena banjir di Kelurahan Gaga sebanyak 102 lembar KK. Waktu kami ke desa Teluk Naga Kabupaten Tangerang, di tempat pengungsian ini terdampak kurang lebih 2.500 orang ditempat pengungsian. Saya di sana membagikan juga e-KTP, KK, dan akta kelahiran secara simbolis di tempat pengungsian Desa Teluk Naga. Sudah terdata lebih kurang 300 warga yang minta KK-nya diganti dan langsung di-print out oleh petugas yang membawa printer ke lokasi pengungsian.
Kalau tidak salah, ANRI juga buka program pergantian dokumen. Apa bedanya?
Beda. Kalau ANRI itu kan dokumen yang tidak bisa digantikan. Mungkin ada dokumen-dokumen tertentu. Kalau dokumen kependudukan kan bisa diganti. Mungkin ijazah luar negeri. Kalau Dukcapil KTP, KK, akta lahir yang terendam banjir dan tidak bisa ditemukan lagi. Nah, nanti akan berikan pelayanan lagi pascabanjir secara kolektuf, sehingga masyarakat tidak perlu datang satu per satu ke RT atau RW masing-masing.
Kami jemput bola melalui RT atau RW masing-masing, atau RT-RW dikumpulkan di kelurahan masing-masing. Nanti setelah jadi, RT atau RW tinggal mengambilkan.agus supriyatna/AR-3
