JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik 48 menteri dan lima pejabat kabinet di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10) pagi. Siangnya, Presiden di Istana Negara melantik 55 pejabat wakil menteri negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 yang diawali dengan pelantikan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet periode 2024-2029.
Banyaknya pembantu Presiden itu menimbulkan pertanyaan dari publik mengenai efektif tidaknya kinerja Kabinet Merah Putih ke depan karena dianggap kegemukan. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan Kabinet Merah Putih bukan kegemukan, tetapi kabinet yang jauh lebih fokus. "Sebetulnya bukan kabinet gemuk, tapi kabinet yang jauh lebih fokus," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).
Bertambahnya jumlah kementerian di era Prabowo diikuti dengan bertambahnya jumlah kementerian koordinator di kabinet yang nantinya akan melakukan fungsi koordinasi. "Tapi jangan salah paham, justru kementerian sekarang menjadi ramping," kata Hasan. Dia menjelaskan satu kementerian yang sebelumnya gemuk, saat ini dipisah dan menjadi ramping secara organisasi. "Jadi bukan kementerian gemuk. Kementerian yang badannya besar-besar, sekarang malah dipisah-pisah jadi ramping," ujarnya.
Dia mencontohkan Kementerian PUPR dipisah menjadi lebih fokus antara pekerjaan umum dengan perumahan rakyat. Begitu pula dengan Kementerian Kehutanan yang dipisah dengan Lingkungan Hidup. "Jadi ini nanti menurut saya sih, akan jauh lebih efisien karena pekerjaan mereka jauh lebih fokus," terangnya.
Sering Dievaluasi
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko, berharap Kabinet Merah Putih bisa lebih efektif dalam menjalankan program Presiden dan untuk mencapai itu perlu koordinasi dan kerja sama yang kuat. Kabinet dengan banyak menteri, ujar dia, jika dimaknai positif merupakan perwujudan keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat pencapaian Asta Cita yang intinya memperkuat ideologi dan ketahanan bangsa, mengurangi pengangguran, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan desa industrialisasi, pemberantasan korupsi, dan kerukunan bangsa.
"Suatu janji yang cukup banyak untuk dicapai secara optimal. Konsekuensinya dibantu para menteri dan wakil menteri yang banyak, konsekuensinya kinerjanya dapat dirasakan dengan cepat, transparan dalam pencapaiannya dan ada indikatornya," kata Suhartoko. Dia pun berharap agar frekuensi evaluasi terhadap para menteri harus lebih sering sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. "Semoga kabinet besar bukan sekadar balas budi dan bayar utang politik, tetapi demi pencapaian masyarakat adil, makmur," pungkas Suhartoko.
