NAYPYIDAW - Junta Myanmar pada Selasa (3/5) menolak untuk memberikan izin bagi utusan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) untuk berunding dengan pemerintah bayangan Myanmar (National Unity Government/NUG) seperti yang diserukan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia bulan lalu.
Dalam penolakannya, junta di Myanmar menyebut bahwa pemerintahan sipil bayangan yang menentang pemerintahan militer itu sebagai kelompok teroris.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, padaApril lalu mengungkapkan bahwa dia telah melakukan kontak dengan pemerintah bayangan pada pertengahan Februari.
Pernyataan Menlu Malaysia itu merupakan pengakuan negara Asean pertama yang mengakui interaksi semacam itu.
Lebih dari sepekan kemudian, harian yang dikelola pemerintah, Global New Light of Myanmar, yang mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan bahwa mereka memprotes dan menolak seruan Menlu Malaysia.
"Mereka (Menlu Malaysia dan utusan Asean) tak boleh bersekongkol dengan terorisme yang telah menghambat upaya pemerintah Myanmar dalam meredakan kekerasan, apalagi seruan itu melanggar perjanjian internasional yang berkaitan dengan upaya pemberantasan terorisme," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar.
"Kementerian memperingatkan pejabat pemerintah dan anggota parlemen Malaysia agar tidak melakukan kontak atau berkomunikasi serta memberikan dukungan dan bantuan kepada kelompok teroris itu dan perwakilan mereka di masa depan," imbuh kementerian junta.
Desakan Hun Sen
Junta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari 2021, telah mencap penentang kekuasaan militer sebagai teroris. Rezim militer telah memenjarakan Aung San Suu Kyi di antara ribuan tahanan politik dan membunuh 1.800 orang, sebagian besar pengunjuk rasa antikudeta.
Oktober lalu, Menlu Saifuddin secara blak-blakan mengatakan dirinya akan membuka pembicaraan dengan NUG jika junta terus menghalangi kerja sama dengan upaya resolusi konflik Asean.
Penolakan junta itu datang sehari setelah Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan Perdana Menteri Hun Sen telah mendesak junta Myanmar untuk mengizinkan utusan khusus Asean mengunjungi dan bertemu dengan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.
Dalam konferensi video pada Minggu (1/5), PM Hun Sen meminta pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengizinkan pertemuan dan mengambil langkah lain untuk mengimplementasikan kesepakatan lima poin yang dicapai pemimpin junta antara menlu Asean pada April 2021.
Kamboja yang saat ini adalah ketua bergilir Asean dan PM Hun Sen telah mengunjungi Myanmar pada Januari dan bertemu Min Aung Hlaing untuk mendesak langkah-langkah untuk menyelesaikan krisis politik yang dipicu oleh terjadinya kudeta.
Saat itu Kamboja mengatakan bahwa Min Aung Hlaing telah berjanji untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak lain yang bersangkutan.RFA/I-1
