BANGKOK - Junta yang berkuasa di Myanmar membantah telah memadamkan internet di daerah-daerah yang dilanda konflik dan menyalahkan serentetan pemadaman data baru-baru ini pada pengunjuk rasa antikudeta yang telah menghancurkan menara komunikasi milik militer.
Laporan tentang pemadaman internet dan arus data khususnya di daerah-daerah konflik muncul tak lama setelah pasukan pertahanan lokal dan militer terlibat adu tembak. Kementerian luar negeri junta pada Sabtu (25/9) lalu membantah bahwa Dewan Administrasi Negara (rezim militer) bertanggung jawab atas pemadaman itu.
"Faktanya, koneksi internet belakangan ini terganggu karena aksi teroris seperti penghancuran menara komunikasi oleh kelompok teroris," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. "Kementerian mendesak beberapa misi asing di Yangon untuk memverifikasi informasi secara menyeluruh sebelum membuat pernyataan," imbuh mereka.
Myanmar pascakudeta tidak asing dengan pemadaman internet. Junta bahkan memberlakukan pemadaman internet pada 1 Februari dini hari ketika tentara menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi dan politisi top lainnya dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD).
Pemadaman data seluler nasional juga diberlakukan pada malam hari selama beberapa pekan setelah penggulingan kekuasaan.
Pada Minggu (26/9), pengunjuk rasa antikudeta mengatakan kepada AFP bahwa layanan telekomunikasi di kota-kota seperti Pinlebu, Kawlin dan Wuntho di wilayah Sagaing utara, di mana terjadi bentrokan sengit dengan militer, telah dipadamkan sejak dini hari.
"Kami tidak dapat menggunakan internet dan telepon sejak pukul 02:00," ungkap seorang pengunjuk rasa antikudeta yang melarikan diri dari Kawlin kepada AFP seraya menambahkan bahwa pasukan keamanan telah membanjiri daerah itu.
"Rakyat khawatir junta akan melancarkan operasi (militer) besar," imbuh pengunjuk rasa yang enggan disebutkan jati dirinya. AFP/I-1
