Seorang pejabat partai mengatakan bahwa junta yang berkuasa di Myanmar akan menggelar pemilu pada 2025 setelah terlebih dahulu melakukan sensus pada 2024
YANGON - Junta Myanmar kemungkinan akan mengadakan pemilu pada tahun 2025. Informasi itu disampaikan pejabat partai kepada kantor berita AFP pada Selasa (5/9), ketika junta militer terus berupaya untuk menghancurkan perlawanan terhadap pemerintahannya.
Militer melakukan kudeta pada Februari 2021 dengan alasan yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas pada pemilu tahun 2020 yang dimenangkan secara mutlak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
Kudeta tersebut mengakhiri eksperimen demokrasi selama 10 tahun dan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan, karena junta militer kini terus memerangi lawan-lawannya di berbagai wilayah di negara tersebut.
"Pemilu kemungkinan akan diadakan pada tahun 2025," kata seorang anggota senior Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer yang meminta tidak disebutkan namanya kepada AFP.
"Kami akan melakukan sensus pada tahun 2024. Karena situasi (di Myanmar) dan sensus nasional, (pemilu) tahun depan tidak mungkin dilakukan," kata pejabat partai itu.
Seorang anggota partai yang disetujui junta mengatakan kemungkinan besar pemilu akan diadakan pada awal 2025, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Sebanyak 36 partai politik telah diberikan izin untuk ambil bagian dalam pemilu mendatang, kata komisi pemilu yang terdiri dari junta pada Selasa, tanpa memberikan tanggal kapan pemilu tersebut akan diadakan. Tujuh telah disetujui untuk berkompetisi secara nasional, dan 29 di tingkat regional.
Sandiwara
Sebelumnya junta yang berkuasa di Myanmar mengakui bahwa mereka tidak bisa menguasai sebagian besar wilayah negara dan oleh karena itu telah memundurkan batas waktu penyelenggaraan pemilu.
"Pemimpin junta, Min Aung Hlaing, telah menyerukan persiapan yang diperlukan harus diselesaikan menjelang sensus nasional pada tahun 2024," tulis media yang didukung junta, Global New Light of Myanmar, pada Sabtu (2/9) lalu.
"Pemilu hanya bisa dilakukan setelah sensus selesai," imbuh surat kabar itu.
Amerika Serikat (AS) mengatakan pemilu apapun yang digelar saat junta masih berkuasa akan menjadi sebuah sandiwara dan para analis mengatakan pemilu tersebut akan menjadi sasaran lawan-lawan junta.
Di lain pihak, Russia, sekutu utama dan pemasok senjata junta, mengatakan pihaknya mendukung rencana pemilu tersebut.
Khin Yi, ketua Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer mengatakan partainya sedang mempersiapkan pemilu di masa depan.
"Ada ancaman," kata Khin Yi kepada AFP, tanpa menjelaskan lebih lanjut. "Bagaimanapun, kami akan terus bergerak maju. Kali ini adalah periode untuk memotivasi partai kita," imbuh dia. AFP/I-1
