Menanggapi rencana Asean, junta di Myanmar memperingatkan agar blok regional itu agar tak merecoki urusan dalam negerinya dan tidak berkomunikasi dengan "kelompok teroris".
YANGON - Junta militer Myanmar telah memperingatkan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) untuk tidak mencampuri masalah internalnya setelah blok regional tersebut mengatakan akan mendirikan kantor utusan khusus untuk menangani krisis pasca-kudeta di negara tersebut.
Sebelumnya pada konferensi pers Rabu (11/1) lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, berjanji bahwa sebagai ketua Asean, negaranya akan bekerja sesuai dengan konsensus lima poin, mengacu pada rencana blok tersebut untuk mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi.
"Kami akan menerapkan konsensus lima poin sejalan dengan prinsip-prinsip dasar untuk menegakkan kepentingan nasional, kedaulatan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota," demikian pernyataan kementerian luar negeri junta dalam siaran pers pada Kamis (12/1), menanggapi rencana Asean.
Tak hanya itu, junta juga memperingatkan Asean untuk tidak terlibat dengan kelompok teroris dan asosiasi yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Myanmar, tetapi tidak menyebutkan kelompok tertentu dalam rilis tersebut.
Desakan Kelompok HAM
Pada saat bersamaan, organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional Human Rights Watch (HRW), mendesak Indonesia sebagai ketua Asean tahun ini, untuk mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas konflik di sana.
HRW juga meminta Asean untuk tidak mendukung pemilihan umum yang diselenggarakan oleh junta militer yang direncanakan akan dilaksanakan tahun ini dan menyatakan bahwa kegiatan itu hanyalah dagelan politik.
"Sebagai ketua Asean pada tahun 2023, Indonesia harus mempromosikan tindakan baru dan lebih kuat untuk mengakhiri pelanggaran yang meluas oleh junta militer di Myanmar," kata HRW dalam siaran pers yang menyertai World Report 2023.
"Militer Myanmar harus dimintai tanggung jawab atas kegagalannya menerapkan konsensus lima poin yang bertujuan membawa negara itu kembali ke perdamaian dan demokrasi," kata direktur Asia HRW, Elaine Pearson, dalam konferensi pers di Jakarta.
"Mengakhiri serangkaian pelanggaran Myanmar membutuhkan tindakan, bukan hanya kata-kata," kata Pearson. "Asean harus mempertimbangkan menangguhkan (keanggotaan) junta Myanmar karena kegagalan berulang kali untuk melaksanakan komitmen terhadap Asean yang berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat," imbuh dia.
Pearson pun menyerukan pada Asean dan PBB untuk tidak memberikan legitimasi pada pemilu yang direncanakan oleh junta untuk tahun ini.
"Indonesia harus bekerja sama dengan sekelompok kecil pemerintah yang berpikiran sama untuk mengambil tindakan nyata untuk menghentikan junta melanggar hak-hak warganya dan memberi tahu junta bahwa tidak akan ada dukungan untuk pemilu apapun sampai semua tahanan politik dibebaskan," tegas dia. RFA/I-1
