DAKAR - Junta Niger mengumumkan telah menutup wilayah udara negara itu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas kemungkinan intervensi militer Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS).
"Sebuah negara asing sedang bersiap untuk menyerang negara kita dengan kerja sama ECOWAS," kata Kolonel Amadou Abdramane, juru bicara Dewan Nasional untuk Perlindungan Negara yang berkuasa pada Minggu (6/8).
Seperti dikutip dari Antara, Abdramane memperingatkan setiap pelanggaran wilayah udara akan ditanggapi dengan cepat dan tegas.
Abdramane menyoroti ECOWAS telah mengerahkan pasukan di dua negara Afrika Tengah sebagai bagian dari persiapan intervensi militernya dan menekankan setiap negara yang melakukan intervensi akan dianggap sebagai kolaborator. Dia meminta pemuda Niger untuk membela negara mereka.
Pada 30 Juli 2023, ECOWAS memberi waktu tujuh hari bagi junta militer untuk membebaskan Presiden Mohamed Bazoum dan mengizinkannya kembali menjabat di Niger. Namun, tenggat waktu itu telah berakhir pada Minggu tengah malam waktu setempat.
ECOWAS telah mengumumkan akan mempertimbangkan semua opsi, termasuk intervensi militer, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut. Kemungkinan intervensi militer telah menarik reaksi dari pemerintah militer lainnya di Afrika Barat.
Pernyataan Bersama
Burkina Faso dan Mali, tempat personel militer berkuasa, memperingatkan ECOWAS dalam pernyataan bersama bahwa intervensi militer di Niger akan dianggap sebagai tindakan perang terhadap mereka.
Sementara itu, Guinea menyatakan dukungannya kepada junta. Senegal, Pantai Gading, Benin, dan Nigeria menyatakan dukungan mereka terhadap intervensi militer ECOWAS.
Namun, negara-negara non ECOWAS yaitu Aljazair, Libya, Chad, dan Mauritania mengumumkan mereka tidak mendukung operasi militer ECOWAS.
Sebelumnya junta militer Niger memutuskan hubungan diplomatik dengan empat negara, termasuk negara tetangganya Nigeria, yang pagi sebelumnya memutuskan ekspor listrik ke negara itu menyusul kegagalan delegasinya menemui pemimpin kudeta.
"Fungsi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Niger untuk Prancis, Nigeria, Togo,dan Amerika Serikat dihentikan," kata Abdramane.
Duta besar Francisca Omayulim juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, tidak segera menanggapi permintaan Anadolu mengenai reaksi negara itu atas kebuntuan diplomatik yang terjadi setelah keputusan Niger.
Sehari sebelumnya pada Kamis, pemimpin kudeta Niger menolak delegasi Nigeria yang dikirim Presiden Bola Ahmed Tinubu dan dipimpin mantan kepala militer Jenderal Abubakar Abdulsami masuk ke negara itu.
Presiden Nigeria, yang menjadi ketua Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), telah menyerukan tindakan militer melawan pemberontak Niger dan mengembalikan posisi Presiden Mohamed Bazoum.
Namun, seorang pengacara konstitusional Onyeama Oke mendesak pemerintah Nigeria untuk menarik duta besar dan staf lainnya di kedutaan di Niamey, ibukota Niger.
Tetapi, dia menganjurkan pemerintah Nigeria untuk membiarkan rakyat Niger mengatasi masalah internal mereka.
"Rakyat Nigeria tidak bisa menangis lebih dari rakyat Niger. Sementara kami bekerja untuk memastikan bahwa demokrasi tumbuh subur di negara-negara Afrika, kami harus mengakui hak warga negara untuk memilih apa yang mereka inginkan," kata dia kepada Anadolu.
Sebelumnya Nigeria menghentikan pasokan listriknya untuk Niger pada Jumat, membuat sejumlah wilayah di negara itu berada dalam kegelapan. Niger membeli 70 persen listriknya dari Perusahaan Listrik Nigeria.
Pada 26 Juli, sekelompok tentara yang menyebut diri mereka Dewan Nasional untuk Pengamanan Negara (CNSP) mengeluarkan pernyataan di televisi negara Niger sesaat setelah menahan Bazoum, mengatakan mereka mengambil langkah akibat "menurunya situasi keamanan dan buruknya pemerintahan.
Bazoum terpilih dalam transisi kekuasaan demokratis pertama Niger setelah merdeka dari penjajahan Prancis pada 1960.
