JAKARTA - Tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi mendapat pengampunan atas lima dari 19 pelanggaran yang membuatnya dihukum dan dipenjara selama total 33 tahun, media pemerintah dan sumber informasi melaporkan pada Selasa (1/8).
Pengampunan berarti pengurangan hukuman penjara enam tahun, kata juru bicara junta Zaw Min Tun kepada Eleven Media Group.
"Ketua Dewan Administrasi Negara mengampuni Daw Aung San Suu Kyi, yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan terkait," kata media pemerintah dalam sebuah siaran.
Dewan Administrasi Negara militer juga mengampuni mantan presiden Win Myint, yang juga ditangkap pada waktu yang sama dengan Aung San Suu Kyi setelah kudeta 2021, atas beberapa dakwaan yang membuatnya dihukum. Hukuman penjaranya dikurangi empat tahun.
Pengampunan merupakan bagian dari amnesti terhadap lebih dari 7.000 tahanan dalam rangka Prapaskah Buddha.
Myanmar sering memberikan amnesti kepada ribuan tahanan untuk memperingati hari raya atau tanggal khusus umat Buddha.
Aung San Suu Kyi, pekan lalu dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah di ibu kota, Naypyitaw. Ia ditahan sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta awal 2021.
Dia dijatuhi hukuman 33 tahun penjara karena sejumlah tuduhan, termasuk korupsi, kepemilikan walkie-talkie ilegal, dan melanggar pembatasan Covid-19.
"Dia tidak bisa dibebaskan sepenuhnya meskipun beberapa hukuman terhadapnya diampuni. Dia masih harus menghadapi 14 kasus. Hanya lima dari 19 kasus yang diampuni," kata sumber hukum.
Radio dan Televisi Myanmar melaporkan, pengampunan itu diberikan pada hari Selasa. Namun sumber informasi lain mengatakan dia akan tetap ditahan."Dia tidak akan bebas dari tahanan rumah," kata sumber yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya isu.
Aung San Suu Kyi (78), putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, pertama kali menjadi tahanan rumah pada 1989 setelah aksi protes besar-besaran terhadap pemerintahan militer.
Pada 1991, dia memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian karena berkampanye untuk demokrasi. Kemudian dibebaskan sepenuhnya dari tahanan rumah pada 2010. Dia memenangkan pemilu 2015 yang diadakan sebagai bagian dari reformasi militer sementara dan partainya memenangkan pemilihan berikutnya pada November 2020.
