CONAKRY - Junta yang berkuasa di Guinea pada Senin (19/2) mengeluarkan keputusan pembubaran pemerintahan yang telah menjabat sejak Juli 2022, menurut video Facebook yang diterbitkan kepresidenan.
Jenderal Amara Camara, juru bicara junta, tidak memberikan alasan pembubaran tersebut, maupun tanggal pengumuman pemerintahan baru.
"Pemerintah dibubarkan," kata Camara, dikelilingi oleh sekitar 20 tentara berseragam, beberapa di antaranya mengenakan masker dan membawa senjata.
"Urusan saat ini akan dikelola oleh direktur kabinet, sekretaris jenderal, dan wakil sekretaris jenderal sampai pemerintahan baru terbentuk," tambahnya.
Guinea sejak September 2021 dipimpin oleh junta militer yang menggulingkan presiden pertama negara itu yang terpilih secara demokratis.
Di bawah tekanan internasional, pemimpin junta Kolonel Mamady Doumbouya berjanji akan menyerahkan kendali pemerintahan kembali kepada warga sipil terpilih pada akhir tahun 2024.
Pihak militer mengatakan masa transisi ini akan memungkinkan mereka melakukan reformasi besar-besaran di Guinea, yang masih miskin meskipun mempunyai sumber daya alam yang besar.
Namun pihak oposisi menuduhnya melakukan tindakan otoriter.
Mereka melarang semua demonstrasi pada 2022 dan menangkap sejumlah pemimpin oposisi, anggota masyarakat sipil, dan pers.
Akses internet telah dibatasi selama beberapa minggu.
