YANGON - Junta yang berkuasa di Myanmar pada Sabtu (8/5) malam menyatakan bahwa sekelompok anggota parlemen tersingkir yang menjalankan pemerintah tandingan saat diklasifikasikan sebagai teroris.
Langkah militer di Myanmar ini diambil demi memperkuat kekuasaannya di negara yang sedang dalam kekacauan.
Sejak militer berkuasa pasca kudeta 1 Februari lalu, mereka telah menyingkirkan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi sehingga mengakibatkan pembangkangan nasional dan telah menuntut untuk dipulihkannya kembali ke demokrasi.
Hingga saat ini para demonstran masih terus turun ke jalan dan pelajar serta pegawai negeri sipil melakukan boikot sehingga jalannya pemerintahan tersendat.
Sementara itu sekelompok anggota parlemen yang tersingkir yang kebanyakan dari mereka berasal dari Partai National League for Democracy (NLD) telah membentuk pemerintahan tandingan yang diberi nama "National Unity Government" (NUG).
Pada Rabu (5/5) lalu, NUG mengumumkan pembentukan Pasukan Pertahanan Rakyat (People's Defence Force/PDF) yang bertugas untuk melindungi warga sipil yang mengalami tindak kekerasan dari militer.
Lalu pada Sabtu malam, stasiun televisi milik pemerintah mengumumkan bahwa NUG, PDF, serta sebuah kelompok afiliasi yang menamakan diri mereka parlemen bayangan (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw/CRPH) saat ini dimasukkan dalam kategori organisasi teroris.
"Kami meminta rakyat agar tidak mendukung aksi teroris, memberikan bantuan aksi teror dari CRPH, NUG, dan PDF yang mengancam keamanan rakyat," lapor stasiun televisi milik pemerintah dalam siaran berita malam itu.
Sebelumnya junta telah menyatakan bahwa CRPH dan NUG sebagai perkumpulan yang dilarang oleh hukum dan mengatakan bahwa berinteraksi dengan mereka sama dengan tindak pengkhianatan tingkat tinggi. AFP/I-1
