Karena alasan telah melewati tenggat waktu pendaftaran pemilu, Komisi Pemilu junta Myanmar mengumumkan bahwa partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi akan dibubarkan.
YANGON - Komisi pemilihan junta Myanmar pada Selasa (28/3) mengumumkan bahwa partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, akan dibubarkan karena gagal mendaftar ulang di bawah undang-undang pemilihan baru rancangan militer.
"Dari 90 partai yang ada, hanya 50 yang telah mendaftar ulang di bawah aturan baru. Sisanya akan dibubarkan mulai Rabu (29/3)," lapor lembaga penyiaran milik negara,MRTV.
Junta menjustifikasi kudeta Februari 2021 setelah mengklaim adanya kecurangan yang meluas dalam pemilu 2020 yang dimenangkan oleh NLD, dan penggulingan kekuasaan itu mengakhiri eksperimen demokrasi selama 10 tahun dan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan.
Pada Januari lalu, partai politik diberi waktu dua bulan untuk mendaftar ulang di bawah undang-undang pemilihan baru yang ketat yang disusun oleh junta militer menjelang diadakannya pemilihan umum yang telah dijanjikan, tetapi oposisi mengatakan bahwa pesta demokrasi itu tidak akan bebas atau adil.
Beberapa pemimpin di pengasingan sebelumnya menyerukan agar partai NLD tidak mendaftar ulang di bawah aturan baru.
Suu Kyi ikut mendirikan NLD pada 1988 dan partai itu menang telak dalam pemilu 1990 yang kemudian dibatalkan oleh junta yang berkuasa saat itu. Saat itu NLD menjadi obor aspirasi untuk demokrasi di Myanmar yang diperintah militer dan meraih kemenangan telak atas partai-partai yang didukung militer dalam pemilihan pada 2015 dan 2020.
Kepemimpinan Suu Kyi kemudian dihancurkan dalam penumpasan berdarah terhadap perbedaan pendapat, dengan satu mantan anggota parlemen dieksekusi oleh junta. Sementara Suu Kyi kemudian dijebloskan ke penjara sejak terjadinya kudeta pada Februari 2021.
Bulan lalu, junta militer mengumumkan perpanjangan selama enam bulan atas keadaan darurat dua tahun dan menunda pemilihan yang telah dijanjikan akan diadakan pada Agustus, karena tidak cukup menguasai negara untuk diadakannya pemungutan suara.
Pada Senin (27/3) lalu, pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, bersumpah tidak akan berhenti menindak lawan dan mengatakan kepada ribuan tentara pada parade militer tahunan bahwa pemilu akan diadakan, meskipun dia tidak memberikan kapan waktu pelaksanaannya.
"Rezim Myanmar sedang mempersiapkan pemilihan nasional yang, jika dipaksakan, kemungkinan akan menjadi yang paling berdarah dalam sejarah negara itu," kata Richard Horsey, penasihat senior International Crisis Group di Myanmar.
"Mayoritas penduduk dengan keras menentang pergi ke tempat pemungutan suara untuk melegitimasi kontrol politik militer, jadi kita akan melihat kekerasan meningkat jika rezim berusaha memaksakan pemungutan suara," imbuh dia.
Seruan PBB
Sementara itu Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa menyuarakan keprihatinannya atas akan dibubarkannya partai NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi oleh junta militer yang berkuasa di Myanmar.
"Ini adalah langkah lain ke arah yang tidak kami inginkan," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
"Kami ingin melihat kembali demokrasi di Myanmar. Kami ingin melihat Aung San Suu Kyi dan orang lain yang ditahan dibebaskan, dan kami akan terus menyerukan hal itu," imbuh Dujarric.AFP/Anadolu
