Sejak kehilangan kendali wilayah di darat, junta di Myanmar beralih melakukan lebih banyak serangan udara dan serangan ini telah menyebabkan lonjakan korban jiwa sepanjang November lalu.
YANGON - Seorang pejabat dari organisasi perempuan anti-junta yang memantau konflik militer di Negara Bagian Shan bagian utara, pada Jumat (8/12) melaporkan terjadinya serangan udara besar-besaran di timur laut Myanmar yang menewaskan lima warga sipil.
Sebelumnya pada Rabu (6/12) malam, pesawat junta juga membombardir sebuah desa di Kotapraja Namhkan di Negara Bagian Shan utara.
Pejabat dari Organisasi Perempuan Ta'ang itu menyatakan selain 4 korban jiwa, terdapat empat orang lain, termasuk dua anak berusia enam tahun, yang terluka dan mereka telah dikirim ke Rumah Sakit Namhkan.
"Setengah jam kemudian, junta membombardir Desa Pang Law di dekatnya. Tujuh rumah hancur dalam serangan itu," kata seorang warga.
"Angkatan udara junta menjatuhkan bom meskipun tidak ada pertempuran sebelumnya," ucap seorang pejabat informasi Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang.
Selama serangan perlawanan yang disebut Operasi 1027 yang dilancarkan pada 27 Oktober, di mana tiga kelompok sekutu merebut beberapa kota di Negara Bagian Shan, pasukan kelompok tersebut juga menguasai Namhkam, kata Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang.
Pada saat yang bersamaan dilaporkan bahwa Thailand dan Myanmar akan membentuk satuan tugas untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran dan dapat memperluasnya hingga mencakup lembaga bantuan lainnya, kata Kementerian Luar Negeri Thailand pada Jumat.
Thailand berharap rencana tersebut akan mengarah pada keterlibatan konstruktif antara Myanmar yang dikuasai militer, blok regional Asean, dan komunitas internasional, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Bentrokan meningkat di wilayah perbatasan Myanmar ketika aliansi tentara etnis minoritas melakukan serangan terkoordinasi terhadap militer, sehingga mendorong pejuang perlawanan pro-demokrasi untuk menargetkan pasukan keamanan di tempat lain.
Bentrokan ini merupakan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah militer sejak kudeta dan telah menimbulkan kekhawatiran Tiongkok dan Thailand, karena kekhawatiran akan masuknya pengungsi.
"Pihak Myanmar akan segera mengirimkan tim kerja ke Thailand untuk membahas masalah ini," kata Kementerian Luar Negeri Thailand tentang gugus tugas bantuan tersebut. "Jika tahap awal implementasi berhasil, lembaga bantuan lain mungkin akan diundang untuk berperan di masa depan," imbuh kementerian itu.
Keputusan tersebut diambil dalam diskusi antara menteri luar negeri yang ditunjuk junta, Than Swe, dan Menteri Luar Negeri Thailand, Parnpree Bahiddha-Nukara. pada pertemuan Kerja Sama Mekong-Lancang di Tiongkok pada Kamis (7/12) lalu.
Lonjakan Kematian
Sementara itu dilaporkan bahwa jumlah kematian warga sipil di Myanmar melonjak 7 kali lipat sepanjang November lalu.
"Jumlah korban warga sipil yang tewas dalam bentrokan di Myanmar melonjak tujuh kali lipat pada November, sebagian besar disebabkan oleh serangan udara oleh junta di daerah berpenduduk sebagai bagian dari pertempuran dengan kelompok pemberontak etnis dan unit Pasukan Pertahanan Rakyat," demikian laporan data yang dikumpulkan olehRadio Free Asia.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa lonjakan korban warga sipil terjadi ketika junta kehilangan kendali atas beberapa wilayah di lapangan selama sebulan terakhir dan militer beralih melakukan serangan udara untuk melawan musuh-musuh mereka, terutama di Negara Bagian Shan, Kayah, Chin, dan Rakine, serta di wilayah Sagaing.
Secara keseluruhan, 196 warga sipil tewas dan 228 orang terluka dalam serangan udara di wilayah tersebut sepanjang November lalu, dibandingkan dengan 28 orang tewas dan 105 orang terluka pada Oktober.
Korban tewas warga sipil tertinggi terjadi di Negara Bagian Shan, di utara negara itu, di mana 60 warga sipil tewas dan 44 lainnya luka-luka ketika Operasi 1027, yang dilakukan pada 27 Oktober, hari dimulainya, semakin intensif di sana.ST/RFA/I-1