Asean sepakat hanya akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar ke pertemuan puncak blok regional itu pada akhir bulan ini. Keputusan itu dicela junta dengan menyatakan hal itu bertentangan dengan tujuan Asean.
YANGON - Junta yang berkuasa di Myanmar pada Sabtu (16/10) mengatakan bahwa pihaknya amat kecewa dengan keputusan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) yang menyatakan tak akan mengundang pemimpinnya, Min Aung Hlaing, pada pertemuan puncak mendatang, di tengah kekhawatiran blok regional itu atas komitmen pemerintah militernya untuk memecahkan kebuntuan.
"Myanmar sangat kecewa dan sangat keberatan (atas) hasil pertemuan darurat para menteri luar negeri, karena diskusi dan keputusan tentang masalah perwakilan Myanmar dilakukan tanpa konsensus dan bertentangan dengan tujuan Asean," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Sebelumnya ketua Asean saat ini, Brunei, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pada pertemuan darurat para menteri luar negeri dari Asean Jumat (15/10) malam, disepakati bahwa perwakilan non-politik untuk Myanmar akan diundang ke KTT Asean yang akan digelar pada 26 Oktober hingga 28 Oktober.
Menanggapi hal itu, juru bicara junta, Zaw Min Tun, mengatakan kepada kantor beritaBBC Burmabahwa ada faktor ikut campur tangan negara-negara non-Asean dalam kesepakatan Asean ini.
Pernyataan Min Tun mengacu pada pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dan utusan khusus Asean yang juga Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof, jelang pertemuan darurat Asean serta adanya tekanan dari Uni Eropa.
Asean mengambil sikap tegas setelah junta menolak permintaan agar utusan khusus Asean bertemu dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, termasuk bertemu dengan pemimpin sipil terguling, Aung San Suu Kyi.
Dalam pernyataannya, Asean juga menyinggung soal tak adanya kemajuan yang memadai dalam pelaksanaan rencana lima poin yang disepakati oleh para pemimpin Asean dengan pemimpin junta pada April lalu untuk mengakhiri gejolak menyusul kudeta pada Februari.
Dikatakan juga bahwa situasi di Myanmar berdampak pada keamanan regional serta persatuan, kredibilitas dan sentralitas Asean.
Asean berada di bawah tekanan internasional untuk mengatasi kerusuhan yang meletus setelah kudeta, termasuk protes besar-besaran, bentrokan baru antara militer dan tentara pemberontak etnis di daerah perbatasan, serta keruntuhan perekonomian di Myanmar.
Asean juga telah menyatakan kekecewaannya atas kurangnya kerja sama dari junta, yang terus menindak secara brutal perbedaan pendapat sehingga mengakibatkan hampir 1.200 warga sipil tewas.
Reaksi NUG
Sementara itu Aung Myo Min, menteri hak asasi manusia dari pemerintah bayangan anggota parlemen Myanmar terguling yang menyebut diri mereka sebagai Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG), memuji langkah Asean yang tak mengundang pemimpin junta dengan menyatakan bahwa langkah itu sebagai tindakan yang sangat tegas dan menyuarakan harapan agar Asean mengakui NUG sebagai pemerintah sah di Myanmar. AFP/CNA/I-1
