JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak gentar dan akan melawan dengan cara apa pun atas gugatan yang dilayangkan ke Indonesia karena melarang ekspor bahan mentah. Ketegasan Presiden itu karena ingin melakukan hilirisasi atas produk-produk pertambangan guna menciptakan nilai tambah serta membuka lapangan kerja yang lebih luas.
"Jangan tarik-tarik kita ke WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia), gara-gara kita setop kirim raw material (bahan mentah). Dengan cara apa pun akan kita lawan," kata Presiden Jokowi dalam seminar Kompas100 CEO Forum yang berlangsung di Jakarta, Kamis (18/11).
Saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia, pada akhir Oktober lalu, banyak pemimpin-pemimpin negara, kata Jokowi, yang memberikan perhatian mengenai sikap Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah nikel.
Kepala Negara pun menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin negara itu bahwa larangan ekspor bahan mentah nikel karena Indonesia ingin mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi dari bahan mentah. Dengan hilirisasi, Indonesia dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat di Tanah Air.
"Kalau saya buka nikel dan kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa dan negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita tidak dapat apa-apa," kata Presiden.
Jokowi lebih memilih mempersilakan negara-negara lain jika ingin bekerja sama melalui investasi seperti mendirikan fasilitas pengolahan di Indonesia. "Kita tidak menutup diri, kita terbuka. Tapi kalau kita kirim bahan mentah terus. Ndak-ndak, setop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Nikel pertama. Sudah setop," kata Presiden.
Selanjutnya, Indonesia kata Presiden juga akan melarang ekspor bahan mentah bauksit dan tembaga. Apalagi Indonesia saat ini sedang membangun instalasi pemurnian dan pengolahan (smelter) tembaga di Gresik, Jawa Timur. "Tahun depan, kalau smelter kita siap, setop bauksit, sehingga kita buka lapangan kerja. Bauksit sudah, tahun depannya, setop tembaga," kata Presiden.
Jokowi kembali menegaskan tidak takut jika negara-negara lain menggugat Indonesia ke WTO karena penerapan larangan ekspor bahan mentah. "Meskipun kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa, silakan tidak apa-apa. Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok, silakan," kata Jokowi.
Tidak Boleh Dicampuri
Ketegasan sikap Presiden itu, kata Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Fahmi Radhi, patut diapresiasi dan didukung semua pihak, utamanya pengusaha pertambangan dan nikel.
Apalagi, larangan ekspor bijih nikel merupakan urusan dalam negeri yang tidak boleh dicampuri pihak lain. Hal itu juga sudah diatur dalam UU Minerba yang mewajibkan pemurnian dan hilirisasi bahan baku di dalam negeri. "Sikap Jokowi tersebut disamping wujud penegakan kedaulatan ekonomi, juga menunjukkan kalau Presiden sudah mengikis habis inlander mentality," kata Fahmi.
