>> Menteri di bidang ekonomi yang pertama harus dievaluasi agar pasar merespons positif.
>> Jokowi harus memiliki menteri yang bekerja untuknya, bukan untuk kepentingan pribadi.
JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah waktunya merombak kabinet. Para menteri yang dinilai tidak membantu, tapi malah membuat masalah sudah sepantasnya dicoret dari kabinet, sehingga Presiden sudah bersih dari pembantu-pembantu yang kontraproduktif di awal periode kedua pemerintahannya.
Publik dan pelaku usaha mengharapkan perombakan kabinet diisi oleh figur-figur yang tepat. Apabila menteri-menterinya lebih baik, maka kebijakan yang dihasilkan pemerintahan Jokowi nanti akan lebih baik.
Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto, mengemukakan berbagai kalangan mengharapkan Presiden Jokowi segera mengumumkan kabinet baru agar pasar mengetahui lebih jelas arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Jokowi tidak perlu menunggu pembentukan kabinet hingga usai pelantikan pada Oktober nanti.
Menurut dia, saat ini Jokowi lebih leluasa sehingga bisa langsung tancap gas. Terlebih jika melihat real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemenangan Jokowi sepertinya tak terbendung lagi.
"Dugaan saya jika nanti pada tanggal 22 Mei Pak Jokowi sesuai real count dinyatakan sebagai pemenang pilpres, maka beliau akan segera bekerja cepat untuk menata kabinetnya," kata Erwan, ketika dihubungi, Senin (29/4).
Bahkan, apabila melihat hasil real count KPU yang telah mencapai lebih dari 53 persen suara pada Senin pukul 22.15 WIB maka terbuka kemungkinan pengumuman hasil penghitungan suara bisa dilakukan lebih awal dari jadwal.
Berbeda dengan periode pertama, Erwan menilai pada periode kedua pemerintahannya nanti, Jokowi lebih leluasa dan percaya diri. Momentum ini bisa dimanfaatkan Jokowi mempercepat akselerasi kebijakan. Salah satunya adalah lewat perombakan kabinet. Pasti Jokowi menyadari, pasar dan investor sedang menunggu seperti apa tim ekonomi Presiden RI mendatang.
"Ini berbeda dengan periode pertama beliau yang harus menunggu transisi pemerintahan dari pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Kalau saat ini, beliau akan lebih mudah melakukan transisi dari kabinet kerja periode pertama ke kabinet kerja periode kedua," jelas dia.
Terkait dengan perubahan kabinet, Presiden Jokowi dalam wawancara dengan satu majalah nasional tidak menampik kemungkinan itu. "Ya, mungkin banyak, wong yang dikerjakan sekarang berbeda," tukas dia.
Jokowi menambahkan banyak sekali yang harus dilakukan pemerintahan Jokow-Ma'ruf, lima tahun ke depan. "Tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan kelembagaan, serta pembangunan sumber daya manusia," papar dia.
Menyinggung soal evaluasi menteri, Erwan menyatakan memang harus dari sekarang menteri yang dianggap menjadi beban atau kebijakannya kontroversi mulai dievaluasi. Para menteri di bidang ekonomi yang pertama harus dievaluasi. Ini penting agar pasar merespons dengan positif.
"Dugaan saya yang akan dirombak menteri-menteri ekonomi, perdagangan, investasi, dan bidang-bidang yang mendukung pengembangan industri dan penciptaan lapangan kerja," kata Erwan.
Politisasi Jabatan
Pengamat politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, mengatakan Jokowi harus lebih cermat memilih menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan periode kedua, supaya tidak terjadi politisasi jabatan dan dapat bekerja secara profesional.
"Sebaiknya Jokowi lebih cermat memilih menteri, sebab berpotensi menjadi sarana pencitraan dari kader-kader partai politik pengusungnya untuk Pemilu 2024. Seharusnya, lebih mengedepankan kapasitas dan profesionalitas," ujar dia.
Meski begitu, Wardani berpendapat tidak masalah jika petahana tetap memilih figur dari partai politik untuk mengisi jabatan sebagai menteri. Namun, orang tersebut harus ahli di bidangnya sehingga tidak menjadi beban di pemerintahan.
Dia juga mengapresiasi langkah Jokowi sebelumnya yang mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut sejumlah menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini dapat menjadi modal evaluasi bagi Jokowi untuk membangun kabinet periode kedua.ags/tri/WP
