Wilayah perbatasan kini bukan lagi daerah yang terbelakang tetapi sudah lebih bagus baik dari sisi infrastruktur maupun pembangunan masyarakatnya.
Bogor - Pembangunan di wilayah perbatasan negara menjadi prioritas pemerintahan di bawah Presiden Jokowi Tentu saja membangun daerah perbatasan kata dia, tidak semata tanggung jawab pemerintah saja. Tapi elemen lain di luar pemerintah juga punya kewajiban yang sama. Diminta atau tidak diminta, harusnya semua elemen memberi kontribusi sesuai perannya masing-masing.
Termasuk peran perguruan tinggi. "Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla punya janji politik padasaat kampanye. Begitu dia terpilih, maka dengan Nawacitanya itu salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran. Membangun dari pinggiran itu adalah bagaimana mempercepat pembangunan desa tertinggal, termasuk kawasan perbatasan negara," kata Mendagri, Tjahjo Kumolo, saat memberi kuliah umum di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), di Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/5).
Tjahjo menegaskan, segala sumber daya dikerahkan memoles wajah perbatasan. Hampir semua kementerian dan lembaga negara diikutsertakan dalam membangun perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi badan yang mengkoordinasikan setiap program yang dilaksanakan di tapal batas negara." Ini merupkan program nasional, semua kementerian terlibat," katanya.
Oleh karena itu, perguruan tinggi di Tanah Air, diharapkan ikut berpatisipasi dalam memajukan wilayah perbatasan. Misalnya melalui penelitian, supervisi, kuliah kerja nyata atau pendampingan. Sehingga percepatan pembangunan di tapal batas negara bisa digenjot optimal. Tjahjo pun berharap perguruan tinggi seperti IPB bisa ikut berkontribusi.
Tak lupa ia mengucapkan terima atas ditekennya Memorandum of Understanding (MoU) antara IPB dengan BNPP. Ia berharap dengan MoU ini, kerjasama antara dua lembaga bisa memberi manfaat. Apalagi IPB adalah perguruan tinggi yang punya konsen terhadap masalah pertanian. Tentu, kontribusi IPB, entah itu lewat supervisi maupun melalui berbagai hasil penelitiannya tentang pertanian akan membantu percepatan pembangunan di tapal batas Negara.
"Kami berterimakasih pada IPB yang konsen dan peduli terhadap masalah-masalah yang ada di perbatasan. Kami ini perlu pemikiran," kata dia. Ia contohkan, Kabupaten Merauke salah satu daerah yang berbatasan dengan negara Papua Nugini. Kini Merauke tengah menggeliat menjadi kabupaten penghasil padi.
Tentu saja potensi ini harus terus dikembangkan dan didukung. Peran perguruan tinggi sangat diperlukan, mempercepat kemajuan di daerah perbatasan.
Tekad Presiden
Tjahjo juga mengungkapkan, beberapa waktu lalu Universitas Gadjah Mada (UGM) memutuskan mengirimkan para mahasiswanya untuk melakukan KKN di wilayah berbatasan dan pelosok di Indonesia. Ia berharap, makin banyak perguruan tinggi yang melakukan langkah serupa.
"Nah saya kira IPB dari aspek pangannya, ketahanan pangannya,"ujarnya. Tak lupa Tjahjo juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan bukan untuk pencitraan politik. Tapi ini sudah jadi tekad Presiden Jokowi, bahkan sebelum terpilih jadi kepala negara. Karena kalau hanya motifnya politik, tinggal fokus saja membangun pulau Jawa.
Sebab 68 persen pemilih itu ada di Pulau Jawa. " Tapi kan Pak Jokowi ingin membangun Indonesiasentris. Kalau hanya memikirkan politik, Jawa saja sudah cukup. Cuma kan Pak Jokowi enggak mikir kepentingan politik, mikirnya bagaimana bangsa ini mengejar ketertinggaln yang 72 tahun sejak kita merdeka masih terjadi. Sama saja kalau IPB mau berpikir kecil, ngapain mikir jauh-jauh ke pemerataan perbatasan," ujarnya. ags/AR-3