Mahasiswa, para pemuda dan pemudi, ibu-ibu PKK, kader-kader posyandu diajak menjadi relawan dalam penanganan pandemi Covid-19.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan RS Wisma Haji dapat langsung dioperasionalisasikan pada Sabtu (10/7) untuk menangani pasien Covid-19. RS Wisma Haji setidaknya menyiapkan 900 tempat tidur dan 50 tempat tidur ICU untuk menangani pasien Covid-19.
"Saya lihat semuanya dalam keadaan 99 persen siap, sehingga besok pagi RS Wisma Haji ini sudah bisa dioperasionalkan," kata Presiden Jokowi, di RS Wisma Haji Jakarta, Jumat (9/7).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai meninjau kesiapan Asrama Haji Pondok Gede yang diubah penggunaannya menjadi RS Wisma Haji.
"Pada siang hari ini, saya bersama-sama dengan Pak Menteri Agama melihat telah selesainya Wisma Haji yang akan kita konversi menjadi Rumah Sakit Wisma Haji bagi penanganan Covid-19," kata dia.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan, Budi Sadikin, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, beserta seluruh jajarannya. "Yang telah bekerja keras dalam waktu lima hari untuk menyiapkan Wisma Haji dikonversi menjadi rumah sakit. Saya tadi sudah cek ke dalam peralatan RS, kemudian pergantian AC, kemudian pembangunan lift untuk para pasien," kata Jokowi.
Menjadi Relawan
Secara khusus, Jokowi mengajak seluruh masyarakat menjadi relawan untuk membantu penanganan Covid-19 dan mendukung kerja para tenaga kesehatan, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
"Saya ingin mengajak kepada para mahasiswa, para pemuda dan pemudi, ibu-ibu PKK, kader-kader posyandu untuk bersama-sama, bahu-membahu, bergotong-royong menjadi sukarelawan, menjadi relawan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini," kata dia.
Selain RS Wisma Haji, pemerintah juga sedang mempersiapkan Rumah Susun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput sebagai lokasi isolasi mandiri pasien Covid-19 yang dapat menampung setidaknya 7.000 tempat tidur. Pada Rabu (7/7), Jokowi telah meninjau langsung kesiapan Rusun Pasar Rumput yang terdiri atas tiga menara.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah belum mengambil kebijakan pelibatan pihak swasta dalam menyediakan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Jumlah vaksin terbatas, kalau dikelola pemerintah, dipastikan dapat dicegah beredarnya vaksin palsu.
"Karena ini pandemi, tentunya kewajiban pemerintah untuk mneyediakan vaksin kepada masyarakat," kata Siti Nadia.
Terkait langkah yang diambil pemerintah Singapura yang tidak menyertakan Sinovac dalam vaksin pemerintah, dia menjelaskan setiap negara memiliki kebijakan masing-masing. Paling penting dari setiap kebijakan yaitu mengeluarkan masyarakat dari kondisi seperti saat ini yang mana salah satu caranya melalui vaksinasi.
"Apapun merek vaksinnya, sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi WHO. Sinovac juga sama seperti AstraZeneca yang juga sudah mendapatkan Emergency Use of Listing dari WHO dan memenuhi standar WHO," jelasnya.
Lebih jauh, Nadia menerangkan alasan pemerintah tetap memasukkan Sinovac dalam vaksin pemerintah demi memberikan perlindungan yang cepat kepada masyarakat. Sehingga dalam memenuhi ketersediaan vaksin, pemerintah mengupayakan pemenuhan dari berbagi produsen vaksin.
Dia menambahkan, pemerintah tidak menunggu sampai merek tertentu bisa diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, hal tersebut malah akan memperburuk situasi Covid-19 di Indonesia dan membahayakan masyarakat.
n ruf/Ant/N-3
