JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan meski Indonesia kalah saat digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) untuk penghentian ekspor nikel, tapi tidak boleh mundur dalam menjaga kekayaan alam di Tanah Air. Presiden mendatang tidak boleh gentar membela kepentingan bangsa dan negara.
Demikian ditegaskan Presiden Jokowi dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Jakarta, Selasa (10/1). Untuk itu, seperti dikutip dari Antara, Presiden Jokowi menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, agar tidak mundur.
"Jangan mundur. Karena inilah yang akan jadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya yakin itu terus kita banding. Kalau banding kalah, saya tidak tahu ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Kenapa ini terus saya ulang-ulang? Karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa demi negara," tegas Presiden.
Secara khusus Presiden Jokowi meminta agar masyarakat, khususnya kader PDIP tidak boleh mundur menjaga kekayaan alam Indonesia. "Kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh takut karena kekayaan alam ada di Indonesia. Kita ingin dinikmati oleh rakyat kita," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi dalam pidatonya mengingatkan soal pernyataan Presiden Soekarno pada 1965 untuk menolak ketergantungan pada imperialisme.
"Memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan. Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu, supaya kita tidak didikte dan menggantungkan diri ke negara mana pun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari," tambah Presiden.
Kerap Ditakut-takuti
Karena itu, menurut Presiden Jokowi, walau pemerintah kerap ditakut-takuti soal pengembalian Freeport maupun soal penghentian ekspor nikel dalam bentuk mentah, namun pemerintah tidak mundur.
"Kita terus, walau kita ditakut-takuti soal nikel, kalah di WTO kita tetap terus. Justru kita setop bauksit, pertengahan tahun mungkin tambah lagi setop tembaga," ungkap Presiden.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean-Uni Eropa, Presiden Jokowi pun mengungkapkan uneg-uneg soal gugatan Uni Eropa atas Indonesia ke WTO terkait penghentian ekspor nikel mentah.
"Saya menyampaikan dalam forum itu karena yang menggugat Uni Eropa pas kita ada KTT, ini kesempatan. Saya menyampaikan kemitraan itu harus setara, dan tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh ada negara mendikte dan tidak boleh negara-negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita," jelas Presiden.
