Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para petinggi partai politik anggota koalisi semakin menegaskan kuatnya koalisi pemerintahan Jokomi-Maruf Amin. Hal ini semakin membuat oposisi tidak bisa mengubah apapun keputusan koalisi pemerintah.
Dunia perpolitikan tanah air kembali berdenyut. Tidak ada angin dan tidak hujan, Presiden Joko Widodo mengumpulkan ketua umumdan sekretaris jenderal partai politik anggota koalisi pemerintah di Istana.
Memang itu bukan pertemuan pertama kali antara Jokowi dan petinggi partai politik dalam bulan ini. Karena sebelumnya Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati di acara purna tugas paskibraka, Rabu (18/8). Pertemuan kedua dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang mendampinginya dalam kunjungan kerja di Kalimantan Timur, Selasa (24/8).
Dalam pertemuan di istana tersebut, selain Megawati dan Prabowo yangmasing-masing didampingi sekjennya, yaitu Hasto Kristianto (PDIP) dan Ahmad Muzani (Gerindra), hadir pula Ketua umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen NasdemJohnny G Plate, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijck Paulus.
Kemudian Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bapak Suharso Monoarfa didampingi Sekjen PPP Arwani Thomafi. Dan yang banyak menarik perhatian, hadirnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Ada lima poin yang dibahas. Pertama, perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19. Kedua, perekonomian nasionalyang menunjukkan sentimen positif. Ketiga, mengajak partai koalisiuntuk membuat perekonomianIndonesia menuju ke arah yang berbasis produksi. Keempat, soal kecepatan pengambilan keputusan dalam masa pandemi. Serta kelima, membahas pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), meski tidak dilakukan dalam waktu dekat ini, hendaknya pemindahan tetap dipikirkan.
Meski beberapa dari mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut dengan tegasmembantah bahwa isi pertemuan salah satunya adalah soal reshuffle, namun banyak yang tidak percaya. Memang kalau ada pergantian menteri, jaraknya terlalu dekat dengan reshuffle sebelumnya, tetapi dugaan bakal ada reshuffle itu bisa dimaklumi terutama dengan hadirnyaanggota baru, PAN. Untuk apa gabung dengan koalisi pemerintah jika tidak dapat kursi menteri.
Pertemuan dengan para petinggi parpol ya pasti membicarakan urusan politik. Kalau lima poin yang disebutkan di atas seperti ekonomi, penanganan pandemi, pemindahan ibu kota dan lain-lainnya, lebih tepatnya Presiden Jokowi membicarakannya dalam sidang kabinet bersama para menteri-menterinya.
Bisa dibilang tidak masuk akal kalau membahaspandemi dan ekonomi dengan Parpol, apalagi tidak semua parpol, hanya anggota koalisi saja. Kalaupun bukan membahasreshuffle, pertemuan di istana tersebut bisa juga membicarakan soal legislasi di DPR.
Terlepas ada pembicaraan reshuffle atau tidak, yang jelas pertemuan Presiden dengan para petinggi parpolsemakin menegaskan kuatnya koalisi pemerintahan Jokomi-Maruf Amin.Terlebih dengan kehadiran PAN, semakin membuat oposisi tidak bisa mengubah apapun keputusan koalisi pemerintah.
