Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri untuk menjaga kondisivitas menjelang tahun politik. Ia pun kembali mengingatkan anggota TNI dan Polri untuk tak terlibat dalam politik praktis.
"Saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan, yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis," kata Jokowi usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2023 di Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/2).
Jokowi juga menyampaikan agar TNI dan Polri memiliki visi yang sama dalam menjaga keamanan negara, terlebih menjelang tahun politik.
"Saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas. Jadi arahnya ke sana," ucapnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan arahan lain terkait hilirisasi. Ia menilai hal tersebut sesuai dengan tema dalam Rapim TNI-Polri 2023 yang berkaitan dengan produktivitas.
"Dan tugas TNI-Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi dan hirilisasi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik di lapangan tidak terjadi gangguan-gangguan," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara. Ia menilai kedua lembaga tersebut sudah mengetahui tugasnya masing-masing dalam mengatasi ekspor ilegal.
"Kalau yang namanya ekspor ilegal, namanya tambang ilegal masih berjalan, proses hilirisasi, proses industrialisasi menjadi terganggu, tugas TNI-Polri ada di situ," tutur Jokowi.
"Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu, itu lah tugas TNI-Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan," lanjutnya.
Seperti diketahui, Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri tahun 2023 digelar di Hotel Sultan, Jakarta pada Rabu (8/2). Rapim TNI-Polri tahun ini membahas berbagai hal terkait tugas pokok dan fungsi terkait kedua lembaga keamanan tersebut.
