LONDON - Perdana Menteri (PM) Boris Johnson mengalami pukulan pertama setelah kandidat Partai Konservatif Inggris, Chris Davies, kalah dari saingan mereka yang pro-Uni Eropa dalam pemilu susulan, Jumat (2/7). Pemungutan suara di komunitas peternakan domba Welsh, di Brecon dan Radnorshire menawarkan pilihan yang jelas antara kubu petahana pro-Brexit yang didukung oleh Johnson, dan kubu Partai Liberal Demokrat yang ingin mempertahankan keanggotaan empat dasawarsa Inggris di Uni Eropa.
Selasa lalu, Johnson sempat datang di wilayah itu untuk membantu Davies, anggota parlemen dari Partai Konservatif yang terpaksa mengundurkan diri setelah dinyatakan bersalah atas kasus penipuan. Davies bersikeras mengaku tidak bersalah, dan terus maju, tetapi Jane Dodds dari Partai Liberal Demokrat telah membalikkan suara mayoritas sebelumnya, menang dengan selisih 1.425 suara.
"Tindakan pertama saya sebagai anggota parlemen ketika saya tiba di Westminster adalah menemukan Boris Johnson di mana pun dia bersembunyi dan memberitahunya dengan keras dan jelas, berhentilah bermain dengan masa depan komunitas kita dan singkirkan Brexit," kata Dodds.
Pemerintahan Johnson yang baru dibentuk berusaha memaksa Brussel untuk kembali ke meja perundingan dengan menegaskan bahwa Inggris siap meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan dengan penundaan Brexit terbaru pada 31 Oktober. Menteri Keuangan Inggris, Sajid Javid, pada Rabu, mengumumkan tambahan dana sebesar 2,1 miliar poundsterling atau 2,6 miliar dollar AS, untuk persiapan Brexit "no deals".
Namun Gubernur Bank of England, Mark Carney, mengatakan Brexit tanpa kesepakatan akan menjadi pukulan bagi perekonomian negara dan menyebabkan gangguan pasokan sehingga berpotensi merusak seluruh sektor, seperti industri otomotif dan pertanian.
Sementara itu, dokumen resmi pemerintah yang diperoleh Sky News memperingatkan akan potensi kepanikan konsumen, dan risiko keamanan dalam beberapa minggu ke depan. Kekhawatiran itu telah mendorong poundsterling ke level terendah sejak warga Inggris pertama kali memilih meninggalkan Uni Eropa pada Juni 2016. AFP/SB/P-4