Rangkaian Presidensi G20 Indonesia telah dimulai sejak 1 Desember 2021 dan direncanakan hingga November 2022. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan bahwa G20 ini merupakan momentum untuk mengembangkan transformasi digital inklusif.
Upaya itu dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil dengan diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju atau industri. Dalam Presidensi G20, Indonesia membawa tiga isu prioritas dalam kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).
"Presidensi G20 Indonesia akan merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil," tutur Johnny, Senin (24/1).
Menteri Johnny menilai bahwa Indonesia akan memperjuangkan pengembangan sektor digital untuk Indonesia dan negara-negara berkembang.
"Indonesia akan mengusung beragam deliverables dalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan, serta tangible output untuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia," tegasnya.
Menkominfo tersebut menegaskan bahwa sebagai pengampu pembahasan isu digital dalam Presidensi G20 tahun ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo akan membawa tiga isu prioritas pemerataan akses digital, literasi digital dan arus data lintas batas negara yang aman.
"Pada isu prioritas pertama, Indonesia akan mendorong diskusi pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh termasuk bagi kelompok rentan," jelasnya.
Tak hanya itu, bahkan dari segi bisnis, Indonesia mendorong agar negara-negara G20 untuk mewujudkan fair level of playing field sebagai sebuah tujuan bersama atau common interest atau common goals mengingat lansekap digital saat ini masih belum berimbang.
"Melalui DEWG, Kominfo akan menyelenggarakan Digital Innovation Network untuk memfasilitasi business match making bagi startup- startup digital," ujar Menteri Johnny.
Sementara itu untuk prioritas kedua, Pemerintah Indonesia mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif.
"Di mana semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi," tegasnya.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan ketrampilan digital, Indonesia saat ini tengah menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skillsand Digital Literacy.
"Sebuah dokumen pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital yang belum ada sebelumnya dan dapat kita jadikan sebagai rujukan bersama oleh negara-negara anggota G20," jelas Menteri Johnny.
Sementara itu, dalam isu proritas DEWG ketiga, Menkominfo menyatakan Indonesia akan terus mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, yakni; lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Untuk mewujudkan target-target tersebut Indonesia mengambil strategi kolaborasi di level internasional dan nasional.
Menurut Menteri Johnny, di level nasional, DEWG G20 berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu working group dan engagement group G20, akademisi, pelaku industri, serta stakeholder terkait lainnya.
"Isu besar dalam DEWG yang diantar oleh Indonesia melalui Kominfo, akan kita gelar di meja-meja perundingan," jelasnya.
