Jerman menghadapi kesulitan dalam menemukan cara untuk membiayai upayanya untuk menjadi netral iklim pada tahun 2045 karena keterbatasan anggaran yang ada saat ini. Kabinet Jerman mengesahkan anggaran tahun 2025 pada hari Rabu setelah perdebatan selama berbulan-bulan, namun hal ini menyisakan kesenjangan sebesar 17 miliar euro atau setara 18,58 miliar dolar AS antara proyeksi pengeluaran dan pendapatan yang masih harus ditutupi.
Kekurangan dana tersebut akan membuat tugas yang mahal untuk mengalihkan industri dan pertanian ke emisi rendah atau nol menjadi lebih sulit dan dapat merusak beberapa proyek energi pemerintah koalisi. Biaya transisi energi, termasuk elektrifikasi, penyerapan karbon dan hidrogen terbarukan, sulit untuk dihitung tetapi akan mencapai triliunan euro.
Dilansir dari Reuters, Pemerintah Berlin harus dapat menunjukkan bagaimana biaya tersebut dapat dibagi secara adil antara masyarakat umum dan pelanggan energi, sambil juga berusaha menarik investasi swasta.
Pemerintah juga melakukan beberapa cara untuk mencapai targetnya, seperti menetapkan harga CO2 dan ETS. Penetapan harga emisi karbon dioksida dan perdagangan wajib untuk izin polusi CO2, yang diperkenalkan di Uni Eropa pada tahun 2005, telah berhasil dan masih dianggap sebagai salah satu mekanisme yang paling efektif untuk mendorong pengurangan emisi.
Mekanisme ini mencakup pembangkit listrik, industri, dan operator penerbangan. Para peserta dialokasikan, atau harus membeli, sertifikat yang dapat mereka jual jika mereka memiliki kelebihan izin karbon.
Negara-negara Uni Eropa menerima uang dari penjualan izin tersebut. Jerman menerima sekitar 18 miliar euro pada tahun 2023 untuk Dana Iklim dan Transformasi, yang dirancang untuk mendanai langkah-langkah dekarbonisasi lainnya.
Kemudian, melalui pajak bahan bakar, dengan adanya pajak nasional di Jerman ini telah dikenakan pada panas dan transportasi sejak tahun 2021 pada bahan bakar seperti minyak pemanas dan diesel untuk mencakup sektor-sektor yang tidak tunduk pada skema izin karbon. Pajak ini dirancang untuk mendorong peralihan ke mobil listrik atau pompa panas.
Rencana awalnya adalah untuk membayar potongan harga iklim kepada orang-orang untuk melunakkan dampak pajak pada rumah tangga berpenghasilan rendah atau orang-orang yang menyewa dan tidak memiliki pengaruh atas efisiensi energi bangunan mereka. Namun hal ini tidak jadi dilakukan karena keterbatasan anggaran.
Selain itu juga melalui Undang-Undang Energi Terbarukan. Biaya tambahan energi terbarukan, yang diperkenalkan pada tahun 2000 untuk mempromosikan tenaga listrik ramah lingkungan melalui tarif feed-in yang dibayarkan kepada operator pembangkit listrik tenaga surya dan angin, telah berperan penting dalam penyediaan kapasitas yang cukup bagi Jerman untuk mendapatkan lebih dari 50% produksi listrik dari fasilitas produksi nol-karbon.
Konsumen harus membayar biaya tambahan dalam tagihan mereka. Namun karena biayanya yang tinggi, biaya tersebut dibebaskan pada paruh kedua tahun 2022 dan sepenuhnya dihapuskan pada tahun 2023. Saat ini, anggaran umum negara menanggung biayanya.
