Jepang menyatakan siap mengambil langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan peluncuran satelit mata-mata militer Korut.
TOKYO - Menteri Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan negaranya mengambil langkah-langkah untuk bersiap menghadapi kemungkinan peluncuran satelit mata-mata militer Korea Utara (Korut).
Hayashi berbicara kepada wartawan pada Jumat (29/3), menyusul laporan media dari Korea Selatan (Korsel) bahwa Pyongyang tengah mempersiapkan peluncuran satelit semacam itu.
Sebuah laporan oleh kantor beritaYonhappada Kamis (28/3) yang mengutip sumber-sumber militer Korsel mengatakan bahwa sebuah penutup baru-baru ini dipasang di stasiun peluncuran satelit di wilayah barat laut Korut.
Sebelumnya pada November lalu Pyongyang menyatakan telah berhasil meluncurkan satelit mata-mata pertamanya.
"Korut telah mengumumkan akan meluncurkan tiga satelit mata-mata tahun ini," kata Hayashi seraya mengungkapkan pandangan bahwa Korut kemungkinan akan melakukan peluncuran untuk mengirim satelit ke luar angkasa.
Hayashi menyatakan pemerintah Jepang akan tetap waspada dan melakukan yang terbaik untuk memantau tindakan Korut, seraya mengumpulkan dan menganalisis data intelijen melalui kerja sama erat dengan Amerika Serikat (AS) dan Korsel.
Ancaman Siber
Sementara itu Korsel dan AS telah menegaskan kembali kerja sama yang berkelanjutan di dalam rapat kelompok kerja untuk menghadapi ancaman siber Korut.
Kementerian Luar Negeri AS menyatakan pada Kamis (28/3) waktu setempat bahwa Direktur Jenderal Urusan Nuklir Kementerian Luar Negeri Korsel, Lee Jun-il, dan Wakil Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korut, Lyn Debevoise, telah membuka rapat kelompok kerja di Washington DC.
"Kedua pihak setuju untuk melakukan kerja sama erat untuk mencegah aktivitas jahat Korut di dunia maya yang dilakukan untuk menyediakan dana pengembangan misil balistik dan senjata pemusnah massal," lapor kantor beritaKBS, Jumat (29/3).
Rapat kali ini sejalan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Korsel dan AS terhadap lembaga dan individu terkait dengan aktivitas pengumpulan dana ilegal oleh tenaga teknologi informasi Korut.
Pada Rabu (27/3), Kementerian Keuangan AS mengumumkan sanksi baru terhadap dua unit lembaga dan enam orang individu yang berasal dari Russia dan Uni Emirat Arab. Kementerian Luar Negeri Korsel juga mengumumkan sanksi terhadap kedua perusahaan dan empat dari enam individu tersebut.
Korsel dan AS tengah berupaya keras memblokir peretasan aset virtual oleh Korut. Kelompok kerja antara dua negara juga fokus dalam berbagi informasi dan memantau negara-negara yang rentan terhadap ancaman dunia maya Korut.
Rapat kelompok kerja AS-Korsel untuk menghadapi ancaman siber Korut dilaksanakan sebelum Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa aktivitas panel ahli PBB yang bertugas mengawasi implementasi sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korut akan berakhir akhir bulan depan.
Keputusan itu muncul dalam pertemuan yang berlangsung di New York, AS pada Kamis waktu setempat yang menyatakan masa tugas panel ahli di bawah Komite Sanksi Korut gagal diperpanjang setelah Russia, sebagai salah satu anggota tetap, memanfaatkan hak vetonya. KBS/NHK/I-1
