JAKARTA - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mendapat kepastian bahwa Jepang tidak mundur dari rencana investasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Jepang ingin terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
"Jadi, rumor bahwa Jepang mundur dari IKN itu tidak benar. Jepang ingin terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia," kata Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Pembangunan dan Industri (Korinbang) itu melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (3/4).
Kepastian Jepang akan terus mendukung pembangunan IKN Nusantara diperoleh Rachmat Gobel setelah memaparkan sejumlah pembicaraan dengan petinggi di Jepang dari soal dukungan investasi di IKN Nusantara hingga isu prioritas dalam KTT G20.
Apalagi, lanjut Rachmat Gobel, Jepang sangat berpengalaman dalam membangun smart city seperti yang ingin dikembangkan di IKN Nusantara. "Kota-kota di Jepang sangat ramah lingkungan dan berwawasan teknologi maju. Untuk itu sangat tepat jika Jepang bisa terlibat dalam pembangunan IKN," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, selama ini investasi Jepang di Indonesia tak pernah menimbulkan gesekan sosial karena Jepang tak membawa tenaga kerja masif, kecuali untuk tenaga ahli. "Jepang tak punya beban ketenagakerjaan di dalam negerinya sehingga tak perlu menjadi bagian dari perjanjian di setiap investasinya di negara lain," katanya.
Pertumbuhan Ekonomi
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menegaskan pembangunan IKN Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru ekonomi nasional. pertumbuhan yang selama ini terpusat di Pulau Jawa harus diperluas ke kawasan lain. Kalimantan dipilih karena posisi dan potensinya yang ideal untuk tumbuh berkelanjutan.
"Pemindahan IKN ke kawasan yang relatif mentah tapi sangat potensial ini berdasarkan visi ekonomi berkelanjutan, tidak hanya dari aspek lingkungan hidup, tapi juga aspek pertumbuhan ekonomi," kata Budi.
Budi mengatakan potensi itu yang sedang dikelola pemerintah, agar pada saatnya nanti dengan sendirinya menjadi mesin pertumbuhan secara berkelanjutan. Pemerintah memulai dengan pembangunan infrastruktur dasar, dilanjutkan pembangunan istana dan gedung-gedung pemerintahan, sehingga pemindahan aparatur negara sudah bisa dilaksanakan bertahap hingga 2024.
Secara simultan pemerintah, melalui APBN, juga akan membangun infrastruktur dasar di seluruh kawasan IKN yang akan menjadi pemicu pembangunan berkelanjutan tersebut.
"Pendanaan urunan masyarakat dalam pengertian filantropi atau sumbangan hanya sebagian saja, sebagai simbol gotong royong bangsa mewujudkan ibu kota negaranya. Selebihnya, energi pertumbuhan IKN tetap berasal dari potensi ekonominya yang berkelanjutan," ujar Budi.
Dia mengatakan urun dana masyarakat dalam perspektif ekonomi berkelanjutan adalah skema pembiayaan campuran (blended finance) yang banyak diadopsi untuk menyukseskan proyek-proyek kolosal di berbagai belahan dunia.
Skema itu tidak hanya mampu mengumpulkan modal yang besar, tetapi juga bisa memberikan energi pertumbuhan yang sangat panjang karena mengnyinergikan banyak sumber daya untuk satu tujuan besar.
"Skema blended finance ini diisyaratkan UU Nomor 13/2022 tentang IKN. Selain didanai dari APBN, pembiayaan IKN Nusantara juga menggabungkan dana yang diperoleh dari BUMN, potensi daerah, perbankan nasional, perusahaan swasta, hingga individu entrepeneur masyarakat. Skema ini dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan IKN untuk menjadi pusat pertumbuhan 10 sampai 20 tahun ke depan," kata Budi.
Menurut Budi, tantangannya adalah bagaimana membuat instrumen dengan fitur keuangan berkelanjutan yang menarik. Terutama, dengan menghilangkan atau menurunkan risiko-risiko dan menaikkan kelayakan investasi untuk jangka menengah dan panjang.
"Ini strategi besar dan jangka panjang untuk masa depan IKN Nusantara. Belajar dari kegagalan pemindahan ibu kota negara lain, kita harus mengoptimalkan potensi ekonomi berkelanjutan IKN sejak awal," katanya lagi.
