Junta militer Myanmar diprotes Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang setelah diduga menyalahgunakan bantuan kapal yang diberikan Jepang untuk tujuan militer

TOKYO - Kantor Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang melayangkan protes kepada junta militer Myanmar dan memastikan pasukan bersenjata telah menyalahgunakan kapal-kapal yang diberikan sebagai bagian dari program bantuan Jepang.

Kementerian tersebut mengatakan Jepang memberikan tiga kapal kepada Myanmar antara 2017 dan 2019 untuk memperbaiki kapabilitas transportasi airnya.

Pemberian tersebut diatur berdasarkan skema Bantuan Pembangunan Pemerintah (ODA) oleh pemerintah Jepang. Penduduk setempat menggunakan kapal-kapal tersebut bagi perjalanan ke tempat kerja atau keperluan sipil lainnya. Namun, sejumlah laporan tahun lalu menyebutkan sebagian kapal digunakan untuk tujuan militer.

"Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang telah memeriksa laporan itu dan menyimpulkan bahwa dua kapal tersebut digunakan dengan cara yang tidak tepat seperti untuk mengangkut pasukan dan senjata. Kementerian itu meminta kerja sama militer Myanmar untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut," demikian pernyataan dari kantor Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang pada Kamis (27/4). NHK/I-1

Baca Juga: