Beijing - Pemerintah Jepang disebut mengizinkan Tiongkok, Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency atau IAEA) serta pihak terkait lain untuk ikut melakukan pemantauan terhadap air limbah olahan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima yang dibuang ke laut.
"Tiongkok telah mengadakan lebih dari 10 putaran negosiasi dan konsultasi dengan Jepang dan IAEA hingga dapat menghasilkan kesepakatan yang dirilis hari ini. Jepang secara tegas berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, melakukan yang terbaik untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, serta melakukan evaluasi berkelanjutan atas dampak ke lingkungan laut dan ekosistem laut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Tiongkok pada Jumat.
Gelombang pertama pelepasan air PLTN Fukushima dimulai pada 24 Agustus 2023, dan total sekitar 31.200 ton air olahan dilepaskan dalam empat putaran pada tahun fiskal 2023, yang berakhir pada Maret 2024.
Pada tahun fiskal 2024, operator PLTN Fukushima Daiichi TEPCO berencana melepaskan total 54.600 ton air limbah yang telah diolah dalam tujuh putaran.
Selama ini Tiongkok selalu dengan tegas menentang pembuangan air olahan itu karena menilai bukan perbuatan yang bertanggung jawab dan meminta Jepang dapat bekerja sama untuk membentuk pengaturan pemantauan internasional jangka panjang yang independen termasuk dengan mendapat sampel air olahan dan pemantauan mandiri.
"Jepang menyambut baik pembentukan pengaturan pemantauan internasional jangka panjang dalam kerangka IAEA yang mencakup tahap-tahap utama dalam pembuangan air yang terkontaminasi nuklir, dan akan memastikan bahwa Tiongkok dan semua pemangku kepentingan lainnya dapat berpartisipasi secara substantif dalam pengaturan tersebut," kata Mao Ning.
Negara-negara peserta yang terlibat dalam pemantauan juga dapat melakukan perbandingan antar-laboratorium berdasarkan sampel air olahan yang didapat.
"Tiongkok dan Jepang sepakat untuk terus melakukan dialog yang konstruktif dan berbasis sains dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap ekosistem, lingkungan, serta kehidupan dan kesehatan manusia, untuk mengatasi kekhawatiran atas pembuangan air yang terkontaminasi nuklir ke laut dengan tepat," ungkap Mao Ning.
Terkait dengan pencabutan larangan impor produk laut dari Jepang yang dilakukan Tiongkok pasca pembuangan air limbah olahan, Mao Ning mengatakan setelah Tiongkok berpartisipasi secara substantif dalam pemantauan internasional dalam kerangka IAEA, dapat mengambil sampel secara independen serta ada pemantauan lain dari negara-negara peserta, Tiongkok akan mulai membuka keran impor.
"Namun hal itu harus berdasarkan bukti ilmiah baru akhirnya secara bertahap melanjutkan impor produk akuatik Jepang yang memenuhi persyaratan dan standar regulasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko dan melindungi kesehatan masyarakat," tambah Mao Ning.
Mao Ning pun menegaskan dengan kesepakatan itu tidak serta merta Tiongkok membuka keran impor atas semua produk perikanan Jepang.
"Tiongkok akan bertindak sesuai dengan aturan WTO serta hukum dan peraturan di Tiongkok, menggunakan sains dan fakta sebagai dasar, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Kami akan mulai menyesuaikan langkah-langkah yang relevan berdasarkan bukti ilmiah dan mengadakan konsultasi teknis dengan Jepang. Hasil konsultasi dan penyesuaian kebijakan akan dirilis pada waktunya," kata Mao Ning.
Mao Ning mengungkapkan IAEA telah menyatakan dukungan atas permintaan Tiongkok tersebut.
Diketahui TEPCO Holdings Inc memulai putaran kedelapan pembuangan air olahan dari PLTN Fukushima ke laut pada 7 Agustus 2024. TEPCO membuang sekitar 7.800 ton air buangan PLTN Fukushima yang telah disaring dari tangki penyimpanan ke Samudra Pasifik setelah mengencerkannya dengan sejumlah besar air laut. Pembuangan putaran keempat selesai pada 25 Agustus.
TEPCO, Badan Tenaga Atom Jepang, dan perusahaan riset swasta masing-masing memantau konsentrasi zat radioaktif dalam air dari tangki penyimpanan. Mereka mengonfirmasi bahwa kadar semua zat kecuali tritium berada di bawah standar nasional.
Konsentrasi tritium adalah 200.000 becquerel (satuan turunan untuk keradioaktifan) per liter, jauh melebihi tingkat pembuangan yang diizinkan pemerintah Jepang yaitu di bawah 1.500 becquerel per liter.
Namun, TEPCO mengatakan akan mengencerkan air dengan volume 740 kali lebih banyak dari air laut untuk memenuhi persyaratan pemerintah Jepang.
TEPCO dan pemerintah Jepang telah memantau konsentrasi zat radioaktif di air laut dan ikan di sekitar PLTN Fukushima yang rusak akibat gempa dan tsunami pada Maret 2011. Mereka menyebut tidak ada kelainan yang terdeteksi sejak Agustus 2023.
Jepang Izinkan Tiongkok Ikut Pantau Pembuangan Limbah Olahan Fukushima
21 September 2024, 00:16 WIB
Waktu Baca 3 menit