Pembangunan jalur kereta semi cepat Jakarta-Surabaya akan menggunakan jalur eksisting untuk menekan beban biaya proyek.
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Jepang mencapai kesepakatan dalam hal pendanaan pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Air, termasuk proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Hal itu demi mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kesepakatan itu dilakukan saat Penasihat Khusus Perdana Menteri (PM) Jepang Hiroto Izumi menyambangi Kantor Kementerian Perhubungan guna membahas berbagai proyek infrastruktur salah satunya kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Kedatangannya diterima oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
"Dalam pertemuan ini, kami membahas mengenai proyek Pelabuhan Patimban, peningkatan kereta api cepat Jakarta-Surabaya dan MRT Jalur Timur-Barat," kata Hiroto Izumi di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (6/9).
Izumi menambahkan Jepang memiliki pengalaman membangun infrastruktur guna mengatasi permasalahan perkotaan seperti urbanisasi, kebutuhan perumahan yang terjangkau dan kemacetan. "Kami siap membantu Indonesia karena Jepang pernah mengalami hal yang sama seperti di Indonesia demi mendorong pembangunan,"tutupnya.
Terkait proyek pembangunan jalur kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan akan menggunakan jalur eksisting atau jalur kereta yang sudah ada untuk menekan beban biaya pembangunan. Dia berharap dengan menggunakan jalur eksisting yang sudah ada bisa sekaligus menyelesaikan masalah seperti mengurangi 500 sampai 800 lintasan sebidang di jalur kereta Jawa.
"Finalnya kita akan sampaikan ke Presiden tapi ide diskusi tadi cukup baik dan Jepang juga merespons secara baik karena preferensi mereka menggunakan eksisting," kata Menhub.
Dukungan Pendanaan
Selain proyek kereta semi cepat, pembangunan infrastruktur yang tengah dalam persiapan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah Jepang meliputi Jalan Tol Trans Sumatera khususnya Ruas Padang - Bukit Tinggi - Pekanbaru sepanjang 240 kilo meter (km).
Pemerintah Jepang menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan pembiayaan dan saat ini menunggu keputusan Menteri Keuangan terkait mekanisme pinjaman apakah pinjaman langsung atau kepada PT Hutama Karya.
"Mudah-mudahan dapat segera diputuskan sehingga pada 2018 dimulai pelaksanaannya," ungkap Basuki.
Selain jalan tol Trans Sumatera, Pemerintah Jepang juga telah menyampaikan kesediaan mendukung pendanaan pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap 1 sepanjang 8,1 km yang menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan Jalan Nasional Pantura.
Selanjutnya, untuk rencana pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap 2 sepanjang 40 km yang akan tersambung dengan Jalan Tol Cipali direncanakan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2020 dengan perkiraan biaya konstruksi sebesar 3,86 triliun rupiah.
Selain itu, kerja sama dengan Pemerintah Jepang juga dilakukan dalam pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta/ Jakarta Sewerage System (JSS) yang prioritas di kerjakan pada zona 1 (Pluit) dan zona 6 (Duri Kosambi) dari 14 zona yang direncanakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan peluang kerja sama dan investasi bagi Pemerintah dan pengusaha Jepang di bidang infrastruktur tidak hanya terbatas pada jalan, pelabuhan dan kereta, namun juga penyediaan air bersih dan sanitasi. ers/E-10
