Pemprov DKI mencanangkan program sumur resapan atau drainase vertikal sebagai upaya menanggulangi banjir tahunan dengan mengedepankan aspek ekologis.Persiapan ini juga merupakan respons dari penetapan level siaga banjir pada 13-15 September 2021 yang dilakukan oleh BMKG.
Namun buktinya, banjir masih kembali meluap di sejumlah titik DKI belum lama ini. Hal ini menunjukkan kurangnya efektivitas program sumur serapan ini.
Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan sumur resapan hanya cocok digunakan untuk menggantikan fungsi wilayah tangkapan air yang berkurang. Namun, tidak bisa digunakan untuk mengatasi luapan air dari sungai.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan sumur resapan dibangun di 300 ribu titik untuk penanganan banjir.
Pasalnya hingga saat ini Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta baru berhasil mengerjakan sumur resapan di 6.230 titik atau 15 persen dari target keseluruhan. Tahun ini target yang dipasang sebanyak 22.292 titik.Jumlah tersebut masih jauh dari target dicanangkan.
Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta ingin membuat 60 titik sumur resapan di setiap RT, sehingga total 82.020 sumur dari 1.367 RT di Jakarta Pusat, 364.620 sumur dari 6.077 RT di Jaksel, 311.940 sumur dari 5.199 RT di Jakbar dan 428.160 sumur dari 7.136 RT di Jaktim.
Jika dirinci anggaran pembangunan sumur resapan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 pun cukup tinggi, yakni Rp 441 miliar. Hal ini sangat disayangkan apabila Rp400 miliar yang digunakan untuk menjalankan program drainase vertikal itu belum terbukti ampuh menanggulangi banjir di Ibu Kota.
