SEMARANG - Pemerintah pusat berencana mengizinkan pembelajaran di sekolah dengan metode tatap muka. Tak hanya di zona hijau, pembelajaran dengan metode tatap muka juga diperbolehkan digelar di daerah luar zona hijau, dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Hari ini kami rapatkan. Soal sekolah tatap muka itu, saya minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng segera menyiapkan dengan baik dan harus memegang protokol kesehatan," kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, di Kota Semarang, Rabu (29/7).
Ganjar meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng berkomunikasi dengan BPBD dan Dinas Kominfo untuk mengetahui peta lokasi Covid-19 di Jateng. Sebab, dua instansi itu mengetahui peta mana daerah yang masuk zona kuning atau hijau.
"Nah, di desanya yang sudah yang ada sekolah, itu bisa dipilih dulu. Terus latihan dulu untuk mempersiapkan mereka tatap muka. Ya sarana prasarananya, gurunya dan protokol kesehatannya," kata dia.
Setelah itu, pembatasan jumlah siswa yang belajar juga menjadi perhatian. Dalam masa percobaan itu, Ganjar meminta agar tidak semua siswa diperbolehkan masuk ke sekolah secara bersama-sama.
"Mau berapa dulu siswa yang boleh masuk ke sekolah dan berapa yang harus belajar di rumah. Ndak boleh bareng-bareng. Kalau itu bisa diuji coba dan berjalan, mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan," terangnya.
Terkait kapan pelaksanaan sekolah tatap muka itu, Ganjar dalam siaran persnya mengatakan masih menunggu perkembangan. Meski begitu, sejumlah persiapan untuk melakukan sekolah tatap muka sudah dilakukan jauh-jauh hari. "Sampai hari ini kita daring dulu, belum ada yang masuk," jelasnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Padmaningrum menerangkan, ada tiga skenario yang mungkin akan diberlakukan bila sekolah tatap muka dilaksanakan di Jateng. Pertama, dengan uji coba satu kabupaten satu sekolah, tahap kedua penambahan di daerah yang sudah masuk zona hijau dan tahap ketiga adalah penambahan jumlah siswa.
"Jadi bertahap dan dengan melihat kesiapan daerah serta sekolah masing-masing. Tentu pelaksanaannya ketat, misalnya jumlah siswa dibatasi, jam belajar dikurangi dan tidak ada moving class. Apabila terjadi kasus Covid-19 di sekolah, maka sekolah ditutup kembali," katanya. mar/N-3
