» Sampai akhir tahun, inflasi sektor makanan, minuman, dan tembakau bisa tinggi.
» Subsidi upah diperluas untuk pekerja sektor informal yang jumlahnya sekitar 81 juta orang.
JAKARTA - Badan Pangan Nasional (BPN) menyatakan dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang meningkat sekitar 30 persen terhadap kenaikan biaya rantai pasok, seharusnya hanya mempengaruhi sekitar 6-8 persen kenaikan bahan pangan.
Kepala BPN, Arief Prasetyo Adi, saat dikonfirmasi Antara, Kamis (15/9), mengatakan kenaikan BBM tidak serta-merta meningkatkan semua rantai pasok. Salah satu yang langsung terdampak adalah transportasi pengiriman pangan.
"Kalau dalam perusahaan itu kita bisa lihat, berapa persen kontribusi dari misalnya transportasi. Hitungan kami, harusnya tidak lebih dari 6-8 persen kenaikan harga ya. Malah teman-teman itu ada yang menyampaikan hanya 2-3 persen," kata Arief.
Arief mengatakan kalau ada biaya lain, seperti pupuk, atau sewa lahan, dan lain-lain, para pengusaha dan mitra yang berurusan dengan pangan bisa duduk bersama Badan Pangan Nasional.
Mengenai stok, Badan Pangan, jelasnya, telah memiliki neraca pangan yang bisa melihat ending balance-nya. Begitu juga produksi, dua hingga enam bulan ke depan, bersama kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
"Kemudian, kita siapkan lagi ketersediaan itu perlu berapa, sehingga kita tahu persis kebutuhan, ketersediaan, enggak boleh terlambat dan tidak boleh juga pada saat panen kita melakukan semena-mena, misalnya ketersediaan dari luar negeri. Ini semua harus balance dan salah satu kuncinya adalah transparansi itu akan di Badan Pangan Nasional," katanya.
Peneliti Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, yang diminta pendapatnya mengatakan harga pangan pasti akan naik seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) solar ataupun pertalite.
"Ongkos penjualan semakin meningkat, begitu pula dengan biaya-biaya input produk pangan lain yang pasti akan menyesuaikan," kata Nailul.
Proses penyesuaian harga input tersebut bisa berlangsung selama dua sampai tiga bulan. Makanya sampai akhir tahun, inflasi sektor makanan, minuman, dan tembakau bisa tinggi.
Secara keseluruhan, inflasi diperkirakan mencapai delapan persen lebih sampai akhir tahun, sedangkan harga pangan bisa lebih dari delapan persen.
Kalau tidak ada upaya penguatan terhadap daya beli masyarakat, kondisi bakal sangat memberatkan golongan miskin dan rentan miskin. Dia berharap nilai bantuan sosial yang disalurkan ditambah karena terlalu kecil.
Penguatan di sisi konsumsi pun dinilai belum cukup hanya dengan menambah besaran bantuan, tetapi juga pembenahan di alur distribusi barang. "Buruknya distribusi pangan menjadi masalah yang turut mengerek kenaikan harga pangan," katanya.
Sebab itu, stok barang harus diperkuat, begitu pula distribusi harus lancar agar harga tidak meningkat lebih tinggi.
Belum Terlindungi
Pada kesempatan lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan perlunya mewaspadai kenaikan harga komoditas yang masih fluktuatif, karena bisa memberi tekanan kepada masyarakat golongan paling rentan.
Selama ini, masyarakat yang rentan itu belum disentuh bantuan pemerintah yang ada. Pemerintah hanya meng-cover yang miskin, sementara yang kelas menengah rentan itu tidak terlindungi.
Langkah yang harus dilakukan, jelasnya, adalah memperkuat jaring pengaman sosial untuk kalangan kelas menengah sehingga kelompok ini tidak jatuh di bawah garis kemiskinan.
"Subsidi upah bisa diperluas untuk pekerja di sektor ke informal yang jumlahnya sekitar 81 juta orang atau bisa juga subsidi transportasinya juga diperbesar," papar Bhima.
Selain itu, pemerintah harus menjaga stabilitas harga pangan, kelancaran logistik, dan melakukan realokasi anggaran secara signifikan, karena mungkin situasi sekarang sama atau bahkan bisa lebih buruk dari situasi Covid-19. "Jadi, kita harus mempersiapkan kondisi atau skenario yang terburuk," kata Bhima.
Pemerintah juga, tambah Bhima, harus mempersiapkan diri dari tekanan akibat naiknya inflasi dan suku bunga secara pararel yang berpengaruh signifikan pada daya beli masyarakat.
