Pencairan untuk menunjang daya perekonomian masyarakat menjelang hari raya, agar mereka yang terdampak kejutan inflasi tidak mengalami konstraksi berlebihan.
JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) jangan disalahgunakan. Jangan sampai ada oknum yang mengambil keuntungan sepihak dari bansos. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Muhadjir Effendy, di Jakarta, Minggu (17/4).
"Jangan ada, misalnya, yang minta bagian dari warga penerima dengan dalih sudah mengusahakan cair atau turunnya bansos. Jangan mencoba untuk mengambil hak mereka yang tidak mampu," ujarnya. Dia mengegaskan, hal tersebut tidak dibenarkan baik oleh agama maupun undang-undang.
Muhadjir mengatakan, pemerintah semakin menggencarkan distribusi bansos jelang libur Idul Fitri 1443 Hijriah. Penyaluran bansos berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dirapel tiga bulan: April, Mei, dan Juni yang dibayarkan pada bulan April.
Adapum BPNT senilai 600 ribu rupiah (atau 200 ribu rupiah per bulan). Sedangkan BLT Minyak Goreng senilai 300 ribu (atau 100 ribu rupiah per bulan). Penyalurannya dilakukan PT Pos Indonesia. Dia berharap, penyaluran bansos berjalan lancar dan bisa selesai sebelum libur lebaran. Dengan begitu target pemerintah akan terpenuhi.
"Ini untuk menunjang daya perekonomian masyarakat menjelang hari raya. Maka, mereka yang terdampak kejutan inflasi tidak mengalami konstraksi berlebihan," jelasnya.
Berlapis
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat, memastikan, akan ada pengawasan berlapis untuk penyaluran bansos, termasuk BLT Minyak Goreng. Aplikasi berbasis teknologi digital dimaksimalkan dan masyarakat juga bisa berpartisipasi mengawasi. Dia telah membangun sistem berbasis digital cekbansos.kemensos.go.id.
Aplikasi tersebut bisa diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai dengan KTP. Masyarakat bisa berpartisipasi mengawasi dengan mengakses situs cekbansos. Di dalamnya ada data penerima PKH dan BPNT. Mereka tentu saja, termasuk penerima BLT Minyak Goreng," terangnya.
Harry menambahkan, dukungan teknologi lainnya adalah Geo-Tagging data spasial dari citra satelit. Hal ini memungkinkan untuk mendapat gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan. "Bila diketahui luas rumah hingga 100 meter persegi, maka mereka masuk kelompok keluarga mampu," terangnya.
Lebih jauh Harry memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan bansos juga dibarengi dengan sistem pengawasan internal dan eksternal. Dia melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pihaknya juga didukung aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. "Ini untuk memastikan, kalau ada penyimpangan-penyimpangan, bisa terdeteksi sejak dini," tandasnya.
