BOGOR - Pembangunaninfrastruktur jalan Jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT) tengah dicarikan sumber dana lain. Langkah ini dilakukan karenabatal digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal ini dikatakanBupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin di Bogor, Senin (21/6). "Kita tetap upayakan untuk pembangunan Puncak II, karena tidak hanya untuk mengatasi kemacetan di Jalur Cisarua, tapi meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut," ungkapnya.
Selain Kementerian PUPR batal menganggarkan dana pembangunan Jalur Puncak II pada tahun 2022, Pemprov Jawa Barat juga batal menganggarkannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2023.
Meski begitu, Ade Yasin optimistis jalur yang menghubungkan Bogor dengan Cianjur itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah itu.
Dampak Ekonomi
Lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini. Mereka adalah Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur. "Masyarakat akan mendapatkan pengaruh ekonomi dari pengembangan jalan ini," kata Ade Yasin dikutip Antara.
Ia telah menggunakan anggaran daerah senilai 5 miliar rupiah untuk melakukan pembukaan sebagian jalur oleh TNI di tahun 2020. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang ditaksir mencapai 1,5 triliun rupiah.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR, Mulyadi berang kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mengenai batalnya pembangunan Jalur Puncak II pada tahun 2022.
"PUPR ataupun pemerintah pusat membuat saya berang karena saya akan dianggap sebagai badut oleh masyarakat di daerah pemilihan saya yaitu Kabupaten Bogor," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.
