Islamabad - Otoritas Pakistan menghentikan layanan internet seluler di Ibu Kota Islamabad dan kota garnisun terdekat, Rawalpindi, pada Jumat (4/10), menjelang rencana aksi unjuk rasa oleh partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).
Polisi memblokir semua titik masuk ke Islamabad dari provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan Rawalpindi, denganmenempatkan ratusan kontainer di jalan-jalan utama untuk mencegah jalan masuk.
Langkah tersebut menandai kedua kalinya dalam sebulan ibu kota ditutup dengan kontainer untuk menghentikan para pendukung PTI dan pengikut Khan masuk ke kota tersebut.
Pada September, PTI mengadakan unjuk rasa besar-besaran di luar Islamabad, yang pertama sejak Mei 2023dan diwarnai bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi.
Khan, 72 tahun, saat ini dipenjara di Rawalpindi dan sedang mencari jaminan dalam berbagai kasus mulai dari korupsi hingga terorisme, yang semuanya ia bantah.
PTI menuntut pembebasan mantan perdana menteri yang dipenjara itu, serta "kemerdekaan lembaga peradilan" dan perlindungan Konstitusi.
"Internet tidak berfungsi dengan baik. Hari ini sangat lambat, dan aplikasi media sosial juga tidak berfungsi," kata Zahid Shah, seorang warga lokal Islamabad, kepada Anadolu.
Dia menambahkan bahwa kota itu dipenuhi dengan kontainer, jalan-jalan ditutup, dan orang-orang kesulitan keluar atau masuk ke kota.
Namun, polisi menyatakan bahwa beberapa rute tetap terbuka untuk penduduk lokal.
Melalui pernyataan, kepolisianIslamabad menegaskan penerapan Pasal 144, yang melarang pertemuan dan aksi unjuk rasa di dalam ibu kota, serta memperingatkan masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam aksi protes itu.
"Polisi Islamabad selalu fokus melindungi nyawa dan harta benda warga. Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, karena hukum akan bertindak terhadap siapa pun yang mengganggu kedamaian dan ketertiban," kata kepolisian di platform X.
Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi juga mengeluarkan peringatan keras. Ia menyatakan bahwa pasukan khusus dan militer telah dikerahkan, dan tidak ada pengunjuk rasa yang diizinkan masuk ke ibu kota.
"Pasukan khusus dan militer telah ditugaskan. Siapa pun yang mencoba menyerang Islamabad tidak akan diberi ampun," kata Naqvi kepada wartawan.
Meskipun ada peringatan tersebut, ribuan pendukung Khan dalam konvoi mobil bergerak menuju Islamabad dari provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan Punjab.
Ali Amin Gandapur, Ketua Menteri Khyber Pakhtunkhwa, sebelumnya mengumumkan bahwa ia akan memimpin aksi dari provinsinya menuju D-Chowk, dekat parlemen.
Bulan lalu, parlemen mengesahkan undang-undang yang melarang aksi unjuk rasa di D-Chowk dan daerah sekitarnya, termasuk Gedung Parlemen, Rumah Perdana Menteri, Rumah Presiden, Mahkamah Agung Pakistan, dan kawasan Diplomatik.
PTI telah menggugat undang-undang tersebut di pengadilan.
Pada Kamis (3/10), Khan melalui pernyataan dari penjara menyerukan para pendukungnya untuk mengadakan protes damai dan menunjukkan solidaritas bagiperadilan terhadap usulan amendemen konstitusi.
Amendemen tersebut diduga termasuk pembentukan pengadilan konstitusi serta peningkatan usia pensiun ketua Mahkamah Agung Pakistan dari 65 tahun menjadi 68 tahun.
Pengadilan telah membatalkan dua dari vonis terhadap Khan dan menangguhkan yang ketiga.
Mantan bintang kriket itu digulingkan dari kekuasaan melalui mosi tidak percaya pada April 2022.
