JAKARTA - Satu data pembangunan untuk penyaluranbantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran terus dimatangkan Pemprov Jakarta. "Saat ini sedang dilakukan finalisasi satu data pembangunan. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS juga menjadi perhatian Pemprov Jakarta," kata Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, Selasa (10/10).
Finalisasi satu data pembangunan, kata Heru, sebagai basis sumber tunggal dari DTKS dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Selain itu, data tersebut juga menjadi sumber untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan.
Heru memberi contoh, data tersebut untuk pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Bantuan Pangan.
Lalu, ada juga pemberian jaminan sosial yang pelaksanaannya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) lokal berbasis individu. Ini berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak usia dini. Kemudian, juga bagi anak dan remaja yang orang tua atau walinya meninggal karena Covid-19.
"Dengan satu data pembangunan diharapkan program-program tersebut dapat tepat sasaran," ujar Heru. Pemprov Jakarta mengeluarkan sebanyak 17,8 triliun setiap tahun untuk bantuan dan jaminan sosial. "Kita sudah mengeluarkan17,8 triliun setiap tahun. Ada 17 jenis bantuan. Salah satunya anak sekolah dapat Kartu Jakarta Pintar," jelas Heru.
Sebelumnya, anggota DPRD Basri Baco mengusulkan Pemprov untuk selalu memperbarui satu data pembangunan. Dengan begitu, data penerima bantuan sosial sesuai dengan kenyataan di masyarakat.
