Pemprov siapkan anggaran mulai tahun depan dan sosialisasi perubahan, sedangkan RUU-nya dalam proses penyelesaian.
JAKARTA - Setelah tak menjadi Ibu Kota Negara, penduduk Jakarta harus mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk menyesuaikan identitas. Sebab, nantinya nama Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta, bukan DKI Lagi.
"Ya pasti berubah karena Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta. Tentu harus ada penyesuaian semua identitas. Jadi perlu cetak ulang KTP elektronik," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Joko Agus Setyono, di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (18/9).
Joko menyebutkan Pemprov DKI juga sudah bersiap untuk mulai menyosialisasikan perubahan status ini kepada warga. Selain itu, pemprov juga akan menyiapkan anggaran tersebut, mulai tahun depan. "Kita akan siapkan anggaran mulai tahun depan. Nanti kita sosialisasi karena RUU-nya sedang dalam proses penyelesaian," ujar Joko.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, siap melayani perubahan keperluan identitas warga terkait perubahan nama Kota Jakarta menjadi DKJ. "Terkait cetak ulang KTP-el, memang diperlukan saat DKI Jakarta berubah menjadi DKJ. Jadi, perlu ada perubahan secara redaksional dalam KTP warga DKJ," jelas Budi.
Namun, perubahan tersebut akan dilakukan secara bertahap agar berjalan tertib dan menyesuaikan dengan stok blanko yang tersedia setiap harinya. Menurut Budi, saat DKI Jakarta sudah berubah menjadi DKJ, warga pasti berkeinginan memperbarui nama kota di KTP elektroniknya.
Budi menjelaskan bahwa blanko merupakan bahan dasar pencetakan KTP. Tentunya dengan perubahan nama kota, secara serentak identitasseluruh warga DKI menjadi DKJ.
Tetap Kembangkan
Sementara itu,Pemerintah Provinsi Jakarta tetapakan mengembangkan transportasi publik dengan semakin melengkapi armada dan memperkuat layanan, meskipun Jakarta tidak lagi berstatus Ibu Kota Negara (IKN). "Jakarta akan tetap fokus mengembangkan transportasi publik," jelas Joko Agus Setyono.
Dia mengatakan ini usai menjadi pembina upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di Monas. Komitmen itu terus dikerjakan karena Jakarta akan menjadi kota ekonomi global. "Maka jumlah mobilitas warga tidak akan berkurang karena status baru," katanya.
Joko menyebutkan peringatan Harhubnas 2023 ini memiliki moto "Melaju untuk Transportasi Maju". Moto tersebut berarti Pemprov terus berupaya mewujudkan perbaikan dan mendorong kemajuan layanan transportasi agar mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Joko menjelaskan bahwa Jakarta memiliki sejarah panjang dalam mengelola layanan transportasi dari masa ke masa.
Kemajuan transportasi publik yang diraih hingga saat ini juga merupakan hasil kerja dan inovasi dari para pemimpin terdahulu. Dia menunjuk tayangan video "perjalanan transportasi dari setiap masa". Sekarang sudah ada Transjakarta hingga MRT dan LRT di Jakarta.
Harapannya, Jakarta semakin baik dalam menata dan mengelola transportasi umum. Dengan begitu, akan terwujud pelayanan yang memuaskan warga Jakarta. Upacara ini dihadiri seluruh perangkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jakarta. Hadir juga jajaran Dinas Perhubungan serta BUMD yang berkaitan dengan transportasi publik.
