Pemerintah memaksimalkan keberadaan dari koperasi petani untuk membeli produk petani dengan harga yang ditetapkan dan menguntungkan petani.
JAKARTA - Pemerintah diminta menjamin distribusi pangan selama penerapan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sebab, jika pasokan pangan terganggu, bukan hanya konsumenn yang dirugikan tetapi juga petani selaku produsen pangan.
Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli Ardiansyah mengingatkan penerapan pembatasan mobilitas pada awal pandemi lalu berdampak pada distribusi hasil panen tidak optimal. "Dampaknya, di tingkat petani harga jual menjadi sangat fluktuatif, karena permintaan turun.
Hal ini tentunya tidak boleh terulang kembali," tegasnya pada Koran Jakarta, Minggu (4/7). Guna mengantisipasi hal tersebut, Agus menegaskan idealnya pemerintah memaksimalkan keberadaan dari koperasi petani untuk membeli produk petani dengan harga yang ditetapkan dan menguntungkan petani.
Selain itu, koperasi juga menyalurkan pangan ke lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat. Ini memotong rantai pasok distribusi bisa dilakukan dengan memaksimalkan peran Bulog, BUMN pangan dan koperasi petani untuk menampung logistik hasil panen.
"Ini bisa memanfaatkan peran koperasi petani yang sudah ada, salah satunya Koperasi Petani Indonesia (KPI) sebagai koperasinya SPI. Ini bisa jadi solusi untuk dipraktikkan," ujarnya.
Dijamin Aman
Secara terpisah, Perum Bulog menjamin pasokan beras aman selama PPKM Darurat pada 3-20 Juli ini. Bulog juga memastikan mampu menghadapi kebutuhan lonjakan beras yang tak terduga sekaligus meminta seluruh jajarannya mewaspadai lonjakan tersebut sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait akan kebutuhan beras.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan lainnya yang menjadi tanggung jawab Bulog untuk bisa selalu tersedia di masyarakat. "Tidak ada masalah, Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan.
Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersedian pangan tersebut," kata Awaludin Iqbal di Jakarta, akhir pekan lalu. Bulog memastikan seluruh jaringan yang bekerja sama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara online maupun offline, juga outletoutlet milik Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada.
Bulog juga sudah memiliki sistem penjualan secara online yaitu IPANGANANDOTCOM yang akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pembelian kebutuhan pangan yang dibutuhkan masyarakat. "Kebutuhan Pangan yang dibeli melalui IPANGANANDOTCOM akan diantar langsung ke rumah pembeli sehingga akan mempercepat dan memastikan pendsitrubusian beras langsung diterima oleh masyarakat," kata Awaludin Iqbal.
Hingga saat ini, jumlah stok beras yang tersimpan di seluruh gudang Bulog di Indonesia sebanyak 1,4 juta ton. Jumah itu merupakan batas aman sesuai penugasan pemerintah yaitu sebanyak 1-1,5 juta ton.
"Untuk pendistribusian juga tidak ada masalah, karena Bulog termasuk cakupan sektor kritikal industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari jadi karyawan kami diperbolehkan bekerja dalam jumlah 100 persen dengan protokol kesehatan," tambah Awaludin.
